Bandung Mulai Bangun Jalur BRT 10 Juli, JPO Dibongkar demi Akses Proyek

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi mengumumkan momentum penting dalam sejarah transportasi kota: pembangunan fisik jalur Bus Rapid Transit (BRT) akan dimulai pada 10 Juli 2026. Proyek ambisius ini tidak sekadar membangun jalur baru, melainkan menandai peralihan menuju sistem transportasi massal terintegrasi yang diharapkan mengubah wajah mobilitas warga Bandung. Namun, langkah awal ini juga menghadirkan dinamika yang perlu dicermati dari dua sisi—kemajuan infrastruktur di satu pihak, dan dampak langsung terhadap fasilitas publik yang ada di pihak lain.

Target Ambisius: Ratusan Hari Pengerjaan

Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, memastikan seluruh rangkaian pekerjaan infrastruktur BRT dikebut sepanjang tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh komponen—dari jalur utama, halte, separator, hingga depo—dapat rampung sesuai jadwal sebelum layanan resmi dioperasikan. Target agresif ini mencerminkan urgensi pemerintah kota dalam menghadirkan alternatif transportasi publik yang telah lama dinantikan.

“Rencananya tanggal 10 Juli mulai pembangunan fisik. Pekerjaan infrastruktur transportasi massal ditargetkan berlangsung sepanjang 2026, dilakukan secara bertahap agar seluruh komponen pendukung operasional dapat selesai sesuai jadwal,” ujar Rasdian.

Rute dan Infrastruktur: Membedah Koridor 21 Kilometer

Jalur on koridor yang akan dibangun membentang sepanjang sekitar 21 kilometer, melintasi sejumlah ruas jalan vital Kota Bandung. Rutenya membentuk semacam sirkuit yang menghubungkan kawasan strategis: dimulai dari Rajawali, Rawa Jeri, Jalan Sudirman, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Jembatan Toha, Jalan Jawi Sartika, Jalan Asia Afrika, Jalan Naripan, Jalan ABC, Jalan Ahmad Yani, kawasan Kiara Condong, dan kembali ke Jalan Ahmad Yani. Dari segi fasilitas, proyek ini mencakup pembangunan tiga kategori halte:

• Halte koridor — titik pemberhentian utama di sepanjang jalur eksklusif
• Halte on koridor — terintegrasi langsung dengan jalur
• Halte off koridor — titik penghubung bagi rute pengumpan

Jumlah pastinya masih dalam pendataan, namun diperkirakan mencapai puluhan unit. Dua depo utama di Leuwipanjang dan Cicaheum, ditambah end station sementara di kawasan Antapani, disiapkan sebagai pusat operasional dan perawatan armada.

Langkah Awal Kontroversial: Pembongkaran JPO

Salah satu tindakan paling kasatmata yang telah dilakukan adalah pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) di salah satu titik koridor. Rasdian menjelaskan langkah ini diperlukan untuk memberikan ruang manuver kendaraan operasional selama proyek berlangsung. Pembongkaran JPO menjadi simbol dari pengorbanan fasilitas eksisting demi infrastruktur baru—sebuah tema klasik dalam proyek pembangunan perkotaan.

“Kemarin yang baru kita bongkar JPO karena memang diperlukan ruang untuk manuver kendaraan operasional,” jelas Rasdian.

Mobilitas yang Ditunggu atau Sekadar Janji?

Pemkot Bandung meyakini kehadiran BRT akan memberikan alternatif transportasi publik yang lebih nyaman, aman, dan terintegrasi. Lebih dari itu, sistem ini digadang-gadang mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas warga di berbagai kawasan. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah: seberapa efektif jalur sepanjang 21 kilometer ini mengurai kemacetan kronis di kota berpenduduk padat seperti Bandung? Apakah pembangunan yang dilakukan secara terburu-buru dalam satu tahun akan menghasilkan infrastruktur yang tahan lama? Dan bagaimana dampak sosial dari hilangnya fasilitas penyeberangan yang selama ini menjadi tumpuan pejalan kaki?

Pro-Kontra: Antara Harapan dan Realitas

Pro: BRT Bandung menandai lompatan besar menuju transportasi publik massal yang modern dan terintegrasi, berpotensi mengurai kemacetan, menekan emisi kendaraan pribadi, dan menyediakan mobilitas yang lebih nyaman serta aman bagi warga. Investasi infrastruktur tahun 2026 menunjukkan komitmen percepatan yang serius.

Kontra: Pembongkaran JPO di awal proyek menimbulkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki yang kehilangan akses penyeberangan yang aman. Jangka waktu pengerjaan yang dipadatkan dalam satu tahun berisiko mengorbankan kualitas konstruksi. Selain itu, efektivitas koridor 21 kilometer dalam mengatasi kemacetan sistemik di Bandung masih belum teruji dan bergantung pada integrasi sempurna dengan moda pengumpan yang belum jelas ketersediaannya.