Bandung Percepat Usulan Jalan Asia Afrika sebagai Warisan Dunia UNESCO

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mempercepat proses pencalonan kawasan Jalan Asia Afrika sebagai Warisan Dunia UNESCO. Upaya ini menjadi agenda strategis dalam Festival Asia Afrika 2026 yang berlangsung 10–12 Juli 2026, sekaligus menunjukkan komitmen kota dalam memperkuat posisi Bandung sebagai pusat sejarah dan diplomasi internasional.

Pemkot menargetkan penyelesaian seluruh dokumen nominasi untuk diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan pada September 2026. Setelah melalui evaluasi nasional, dokumen akan diajukan ke UNESCO. Proses yang tidak instan ini membutuhkan kelengkapan administratif, kajian sejarah, bukti pelestarian, hingga dukungan masyarakat.

Rangkaian Festival sebagai Sarana Penguatan

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa simposium lanjutan pada Jumat (10/7/2026) menjadi titik awal diskusi serius tentang signifikansi kawasan tersebut. Simposium ini akan menghadirkan pakar warisan, sejarawan, dan perwakilan pemerintah.

“Prosesnya berjalan terus. Sekarang kami sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk dibawa ke Kementerian Kebudayaan. Memang proses menuju UNESCO tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat karena harus melalui sejumlah tahapan,” ujar Farhan, Rabu (8/7/2026).

Festival tidak hanya berhenti pada meja diskusi. Pada Jumat malam, sekitar 25 duta besar negara Asia dan Afrika akan dijamu dalam suasana “diplomasi kopi” yang mengangkat sajian khas Bandung Raya. Keesokan harinya, Sabtu (11/7), history walk dari Hotel Homann menuju Gedung Merdeka akan diikuti sekitar 30 peserta, termasuk aktivis advokasi disabilitas dan lansia yang membacakan narasi sejarah, menegaskan semangat inklusivitas.

Pusat festival bergeser ke kawasan Braga Pendek dengan pertunjukan seni, bazar, seminar, dan atraksi budaya hingga 12 Juli. Puncaknya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia dijadwalkan menyampaikan presentasi, menambah bobot simbolik hubungan Asia-Afrika.

Analisis Dua Sisi: Untung-Rugi Pencalonan

Pengajuan status warisan dunia bukan sekadar seremoni; ia membawa konsekuensi luas yang perlu ditimbang.

Pro: Peluang Strategis

• Pariwisata dan ekonomi lokal — Pengakuan UNESCO meningkatkan visibilitas global, mendorong kunjungan wisatawan, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan perhotelan.
• Pelestarian dan identitas kota — Status WHS memaksa pemerintah dan masyarakat menjaga keaslian arsitektur, nilai sejarah Konferensi Asia-Afrika 1955, dan ruang publik sekitarnya.
• Diplomasi budaya — Bandung memperkuat citranya sebagai jembatan solidaritas Asia-Afrika, membuka akses kerja sama internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kontra: Risiko dan Tantangan

• Proses panjang dan biaya tinggi — Nominasi ke UNESCO bisa memakan waktu bertahun-tahun, memerlukan dana untuk riset, lobi, penyesuaian tata ruang, dan pemeliharaan yang tidak sedikit.
• Gentrifikasi dan komersialisasi — Lonjakan wisata massal sering mengubah fungsi kawasan, mendorong kenaikan harga properti dan tersingkirnya warga asli, seperti yang terjadi di beberapa kota warisan dunia lainnya.
• Pembatasan pembangunan — Begitu ditetapkan, aturan ketat UNESCO dapat membatasi renovasi, perluasan infrastruktur modern, atau proyek strategis kota, yang berpotensi memicu konflik dengan kebutuhan warga lokal.

Dengan target penyelesaian dokumen yang masih dua bulan lagi, Pemkot Bandung memiliki waktu sempit untuk memastikan partisipasi publik dan rencana mitigasi dampak negatif. Apakah gelar UNESCO akan menjadi katalis pelestarian atau justru beban baru bagi kota? Jawabannya sangat bergantung pada tata kelola inklusif yang disiapkan hari ini.