Pemkot Bandung Siapkan Strategi Jaga Pasokan Pangan Jelang Kemarau

KOTA BANDUNG — Menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kota Bandung merancang serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Kota yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), memperluas kerja sama antardaerah, serta mengintensifkan koordinasi dengan Bulog. Langkah ini menjadi krusial mengingat 100 persen kebutuhan pangan warga Bandung disuplai dari sekitar 16 provinsi pemasok.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa profesionalisme aparatur DKPP menjadi fondasi penting. “Kami ingin memastikan SDM profesional di DKPP mampu menjaga cadangan pangan, memastikan distribusi lancar, dan menjamin suplai ke Kota Bandung tidak terganggu,” ujarnya, Rabu (8/7/2026). Fokus pengawasan distribusi ini menyasar komoditas strategis seperti beras, telur, dan ayam—produk yang harganya fluktuatif dan rentan terhadap gangguan pasokan saat kemarau.

Dalam keterangannya, Farhan menyoroti dilema harga komoditas peternakan. “Harga ayam dan telur yang terlalu rendah dalam waktu lama memang menguntungkan masyarakat, namun dapat menekan pendapatan peternak dan berpotensi mengurangi produksi,” katanya. Pandangan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada konsumen, tetapi juga menjaga keberlangsungan produksi di daerah pemasok.

Strategi Pengamanan Pasokan: Langkah Jangka Pendek dan Panjang

Pemkot Bandung memadukan intervensi taktis dan struktural. Dalam jangka pendek, koordinasi dengan Bulog diperkuat untuk memastikan cadangan pangan tetap tersedia dan distribusi dari daerah pemasok ke pasar-pasar di Bandung berjalan tanpa hambatan. Sementara itu, untuk ketahanan jangka panjang, Pemkot menyiapkan skema kontrak pasokan komoditas strategis—terutama beras dan telur—dengan sejumlah daerah sentra produksi. Skema ini diharapkan memutus ketergantungan pada kondisi pasar sesaat yang kerap memicu gejolak harga.

Keseimbangan Kepentingan: Konsumen versus Produsen

Pendekatan Pemkot Bandung mencerminkan dilema klasik dalam tata kelola pangan daerah konsumen. Di satu sisi, menjaga harga tetap rendah dan pasokan stabil adalah prioritas politik yang langsung dirasakan warga. Di sisi lain, menekan harga di tingkat produsen secara berlebihan dapat memicu penurunan produksi atau peralihan peternak ke komoditas lain, yang pada akhirnya mengancam pasokan itu sendiri. Pernyataan Wali Kota tentang harga ayam dan telur yang “terlalu rendah” menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem rantai pasok yang sehat, bukan sekadar mengejar harga murah.

Kerja sama antardaerah yang digagas Pemkot—melalui kontrak langsung dengan sentra produksi—dapat menjadi model baru hubungan dagang antardaerah yang saling menguntungkan. Namun, model ini juga menuntut transparansi data produksi, komitmen pengiriman, dan penyesuaian kontrak secara berkala agar tidak merugikan salah satu pihak ketika terjadi lonjakan biaya produksi atau perubahan permintaan.