Kota Bandung — Barantin Percepat Ekspor Nasional, 101 Eksportir Jabar Diajak Perluas Pasar Global

BANDUNG – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mempertegas arah baru perannya: dari sekadar lembaga pengawas lalu lintas komoditas menjadi instrumen ekonomi yang memperlancar ekspor. Dalam Sarasehan Bersama Eksportir Jawa Barat di Kantor Karantina Jawa Barat, Rabu (8/7/2026), Kepala Barantin Abdul Kadir Karding memaparkan strategi pelayanan yang lebih cepat, transparan, bebas pungutan liar, dan sepenuhnya digital. Sebanyak 101 perusahaan eksportir hadir dalam forum yang dirancang sebagai ruang dialog antara regulator dan pelaku usaha itu.

Karding menekankan bahwa Barantin tidak ingin lagi dipersepsikan sebagai “rem” ekspor. “Kami hadir memberikan pendampingan, asistensi, dan pelayanan maksimal agar produk Indonesia semakin mudah diterima di pasar internasional,” ujarnya. Untuk mewujudkan visi itu, Barantin menjalankan empat pilar utama: penguatan biosecurity nasional, penjagaan ketahanan pangan (food security), fasilitasi perdagangan (trade facilitation), dan perluasan akses pasar (market access). Keempat pilar ini diklaim selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah produk nasional.

Transformasi digital menjadi tulang punggung percepatan layanan. Barantin menggencarkan sistem elektronik yang memangkas waktu tunggu dan meminimalkan interaksi tatap muka—sebuah langkah yang, menurut Karding, juga untuk menutup celah pungli. Namun, dialog dengan para eksportir mengungkap bahwa masih ada pekerjaan rumah: kesiapan infrastruktur digital UKM, harmonisasi standar antar-instansi, serta kecepatan adaptasi petugas di daerah.

Analisis Dua Sisi: Harapan Percepatan vs. Realitas Lapangan

Dari perspektif eksportir, inisiatif Barantin membawa optimisme. Pelayanan karantina yang lambat dan tidak pasti selama ini kerap menjadi titik macet dalam rantai pasok global. Dengan digitalisasi, sertifikasi fitosanitari, veteriner, dan keamanan hayati bisa diproses lebih cepat, memperkecil risiko ditolaknya produk di negara tujuan. Jika benar terwujud tanpa biaya informal, eksportir bisa menekan biaya logistik dan meningkatkan margin keuntungan.

Di sisi lain, pengamat kebijakan perdagangan mengingatkan bahwa percepatan karantina tak boleh mengorbankan akurasi inspeksi. Negara pengimpor seperti Uni Eropa dan Jepang memberlakukan standar ketat; satu insiden pelanggaran bisa berujung pada pengetatan menyeluruh terhadap komoditas Indonesia. Seorang ekonom dari Universitas Padjadjaran, dalam wawancara terpisah, menyatakan, “Digitalisasi layanan karantina adalah langkah penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada interoperabilitas sistem dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan otoritas pelabuhan.”

Kekhawatiran lain muncul dari sisi eksportir kecil dan menengah. Meski Barantin menjanjikan pendampingan, tidak semua pelaku usaha siap mengadopsi sistem digital yang baru. Ketersediaan pelatihan dan helpdesk yang responsif akan menjadi penentu apakah percepatan ini inklusif atau hanya menguntungkan pemain besar. Forum sarasehan memang membuka saluran kritik, tetapi sejauh mana masukan diakomodasi menjadi kebijakan teknis masih perlu diuji.

Empat Pilar Utama Barantin

Komitmen Barantin untuk menjadi “mitra strategis” eksportir merupakan lompatan konseptual yang patut diapresiasi. Namun, efektivitasnya akan terukur dari konsistensi implementasi di seluruh wilayah dan kemampuannya menyelaraskan diri dengan ekosistem logistik nasional yang kompleks. 101 eksportir yang hadir di Bandung membawa pulang harapan, tetapi juga daftar tanya yang membutuhkan jawaban konkret dalam bulan-bulan mendatang.

Pro: Pelayanan karantina yang lebih cepat dan digital menurunkan biaya, meningkatkan daya saing ekspor, dan membuka akses pasar baru. Empat pilar Barantin memberikan kerangka komprehensif yang sejalan dengan agenda hilirisasi nasional. Dialog langsung dengan eksportir membangun kepercayaan dan memperbaiki kebijakan berdasarkan kebutuhan riil lapangan.
Kontra: Digitalisasi berisiko meninggalkan UKM yang belum siap secara infrastruktur. Tekanan mempercepat proses dapat menurunkan kualitas inspeksi sehingga rawan menimbulkan masalah di negara tujuan. Keberhasilan jangka panjang mensyaratkan integrasi sistem lintas lembaga yang hingga kini masih terkotak-kotak.