Jembrana — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memperkuat pengawasan terhadap

Kehadiran tim monitoring dari KPU RI dan KPU Provinsi Bali menandai babak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemilu yang bersih dan akuntabel. Fokus utama kegiatan ini bukan sekadar kelengkapan administratif, tetapi juga penanaman budaya anti-korupsi sebagai karakter fundamental seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

Komitmen Pimpinan Daerah

1. Pernyataan Ketua KPU Jembrana: I Ketut Adi Sanjaya menegaskan komitmen seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan penguatan tata kelola organisasi. Ia menyatakan bahwa Zona Integritas menjadi momentum transformasi internal.
2. Arahan Ketua KPU Bali: I Dewa Agung Gede Lidartawan mengonfirmasi bahwa KPU Kabupaten Jembrana bersama KPU Kabupaten Badung ditunjuk sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian Zona Integritas. Ia menekankan agar kedua satuan kerja tersebut mampu menunjukkan komitmen, integritas, dan inovasi dalam reformasi birokrasi.

Arahan Strategis KPU RI

Anggota KPU RI, Idham Holik, memberikan pengarahan langsung yang berfokus pada dua pilar utama: good and clean electoral governance serta internalisasi budaya anti-korupsi. Menurutnya, moto 'KPU Melayani' harus menjadi landasan operasional yang mewujud dalam pelayanan bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.

3. Penekanan pada Kualitas Layanan: Idham Holik menegaskan bahwa keberhasilan Zona Integritas tidak hanya diukur dari dokumen, melainkan dari kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ini menjadi tolok ukur utama penilaian.
4. Apresiasi Kinerja: Di akhir kegiatan, Idham Holik memberikan apresiasi atas capaian KPU Jembrana yang memperoleh hasil penilaian internal membanggakan. Ia berharap komitmen ini terus dipertahankan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Inovasi Unggulan KPU Jembrana

Pada kesempatan tersebut, KPU Jembrana memaparkan delapan inovasi pelayanan yang dikembangkan untuk mendukung reformasi birokrasi:

• Jegog JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
• Lentera Hukum (Layanan Konsultasi Hukum)
• Sipermata Pemilu (Sistem Informasi Permohonan Data Pemilu)
• SiCoktas (Sistem Informasi Coklit Tuntas Akurat)
• SiDik Jembrana (Sistem Informasi Pendidikan Pemilih)
• SOPAN (Sistem Online Pelayanan Administrasi)
• SiMonika Perjadin (Sistem Monitoring Anggaran Perjalanan Dinas)
• Buku Tamu Digital serta berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik lainnya.

Inovasi-inovasi ini menunjukkan transformasi digital yang terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan internal KPU.