Prabowo Tegaskan BUMN Tidak Dijual ke Investor Asing

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kendali penuh atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan belum lama ini, Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya secara tegas menolak berbagai tawaran yang masuk dari pihak asing untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan pelat merah strategis. Langkah ini, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya besar untuk menyehatkan dan memperkuat BUMN agar mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Kebijakan tersebut langsung memicu diskusi hangat di kalangan pelaku pasar, analis, dan pengamat ekonomi mengenai arah pengelolaan aset negara ke depan.

Kinerja BUMN dalam Angka dan Peta Persoalan

Berdasarkan data Kementerian BUMN yang dirangkum per triwulan pertama 2026, total aset BUMN secara konsolidasian mencapai sekitar Rp 10.200 triliun, dengan total ekuitas berada di kisaran Rp 3.800 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan nilai aset sebesar 6,7 persen secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, patut dicatat bahwa rata-rata Return on Equity (ROE) —rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri—masih berkisar di angka 4,2 persen, relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenis di kawasan ASEAN yang mencatatkan ROE di atas 8 persen. Di sisi lain, total liabilitas BUMN mencatatkan angka Rp 6.400 triliun, dengan debt-to-equity ratio konsolidasian di level 1,68 kali. Rasio ini menandakan adanya tekanan pendanaan yang cukup signifikan pada beberapa entitas, terutama di sektor konstruksi dan energi.

Persoalan mendasar yang kerap mengemuka adalah inefisiensi operasional dan beban biaya yang tinggi. Sejumlah BUMN karya, misalnya, masih bergelut dengan piutang macet dan proyek-proyek dengan arus kas negatif. Sementara itu, BUMN sektor penerbangan menghadapi tekanan dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan biaya avtur global yang meningkat 12,3 persen sejak awal tahun. Kondisi-kondisi inilah yang kerap menjadi argumentasi bagi masuknya modal asing sebagai solusi penyegaran tata kelola dan injeksi likuiditas. Fundamental ekonomi domestik yang tumbuh di kisaran 5,1 persen pada kuartal pertama 2026 sebenarnya menyediakan landasan permintaan yang cukup solid, namun belum sepenuhnya mampu ditranslasikan menjadi profitabilitas yang sehat bagi korporasi milik negara.

Dua Perspektif: Proteksi Aset Negara versus Keterbukaan Modal

Pro: Mempertahankan kepemilikan penuh atas BUMN strategis memiliki landasan filosofis dan ekonomi yang kuat. BUMN di sektor energi, pangan, pertahanan, dan infrastruktur kritis adalah instrumen kedaulatan. Pelepasan saham pengendali kepada investor asing dikhawatirkan akan menggeser orientasi perusahaan dari pelayanan publik menjadi maksimalisasi keuntungan semata. Pengalaman di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa privatisasi aset strategis tanpa kerangka regulasi yang kokoh justru berujung pada capital outflow dan melemahnya ketahanan ekonomi nasional. Dengan menjaga kendali, pemerintah memiliki keleluasaan penuh dalam penetapan harga, distribusi, dan prioritas investasi jangka panjang yang sejalan dengan kepentingan nasional. Valuasi BUMN juga kerap kali tidak mencerminkan nilai strategisnya—harga pasar saham di bursa belum tentu merepresentasikan peran vital perusahaan dalam rantai pasok nasional dan stabilitas sosial.

Kontra: Di sisi lain, sikap menolak mentah-mentah partisipasi asing dapat membatasi akses terhadap sumber pendanaan yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan investasi BUMN untuk ekspansi dan peremajaan aset selama lima tahun ke depan diproyeksikan mencapai Rp 2.800 triliun, jauh melampaui kapasitas APBN yang dialokasikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rata-rata hanya Rp 75-90 triliun per tahun. Tanpa mitra strategis asing, BUMN akan semakin bergantung pada utang, yang pada akhirnya dapat memperburuk profil risiko dan meningkatkan beban bunga. Sentimen pasar terhadap saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia juga berpotensi tertekan—indeks IDX BUMN20 pada sesi perdagangan setelah pernyataan tersebut keluar tercatat melemah 0,87 persen, mengindikasikan adanya kekhawatiran investor portofolio terhadap prospek akselerasi kinerja. Likuiditas yang terbatas dapat menghambat transformasi digital, inovasi produk, dan daya saing regional.

"Pendekatan hitam-putih dalam kebijakan kepemilikan BUMN perlu dihindari. Ada ruang untuk membedakan antara sektor yang benar-benar strategis—seperti pertahanan dan energi primer—dengan sektor komersial di mana kompetisi dan efisiensi lebih diutamakan. Yang penting adalah struktur tata kelola yang transparan, bukan semata-mata soal siapa pemilik sahamnya," ujar Raditya Mahendra, ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Implikasi terhadap Iklim Investasi dan Persepsi Pasar

Keputusan tegas Presiden menolak tawaran akuisisi asing ini memiliki implikasi multidimensional terhadap persepsi investor. Di satu sisi, pasar dapat membaca sinyal stabilitas dan kepastian—bahwa pemerintah tidak akan serta-merta melepas aset berharga dalam kondisi terdesak oleh kebutuhan fiskal jangka pendek. Ini penting untuk meredam spekulasi dan volatilitas di sektor-sektor yang sensitif. Namun di sisi lain, sinyal proteksionisme yang terlalu kuat dapat mempertebal persepsi bahwa Indonesia sedang menutup diri dari arus investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI), yang notabene sangat dibutuhkan untuk menutup defisit transaksi berjalan dan memperkuat cadangan devisa. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa FDI pada kuartal pertama 2026 tumbuh melambat ke level 4,9 persen year-on-year, turun dari pertumbuhan 7,6 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Para analis mencatat bahwa pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan roadmap yang konkret mengenai bagaimana BUMN akan dibenahi secara internal. Tanpa rencana perbaikan fundamental yang terukur, penolakan terhadap modal asing hanya akan menjadi penundaan masalah. Fokus perbaikan seharusnya diarahkan pada restrukturisasi portofolio, digitalisasi rantai pasok, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Proyeksi jangka menengah memperlihatkan bahwa jika reformasi internal ini berhasil, ROE BUMN dapat didorong naik ke kisaran 6-7 persen dalam waktu tiga tahun—tanpa harus kehilangan kendali kepemilikan. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kapasitas birokrasi dan manajemen BUMN di bawah arahan Presiden, untuk membuktikan bahwa sikap menolak tawaran asing bukanlah bentuk isolasi, melainkan strategi membangun kemandirian yang terukur dan berkelanjutan.