Prabowo Subianto Pastikan Kelanjutan Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi kelaparan dan malnutrisi pada anak-anak Indonesia. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Minggu (28/6/2026), Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat satu pun anak Indonesia yang masih merasakan lapar.

"Saya tidak ingin melihat anak-anak kita kelaparan. Program MBG adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada generasi penerus. Kita akan teruskan dan perkuat," ujar Prabowo di hadapan para menteri dan pejabat terkait.

Landasan Kemanusiaan dan Investasi Masa Depan

Presiden menjelaskan bahwa pendekatan MBG bukan semata program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan terpenuhinya gizi sejak usia dini, anak-anak akan tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global. "Ini bukan hanya soal perut kenyang, melainkan tentang otak yang berkembang, tentang masa depan bangsa yang lebih tangguh," tambah Prabowo.

Data Kementerian Kesehatan per Mei 2026 menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak balita masih berada di angka 21,3%, turun dari 24,4% pada tahun 2023. Program MBG dinilai menjadi salah satu kontributor utama penurunan tersebut, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan melanjutkan program ini, pemerintah menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga 14% pada tahun 2029.

Skala dan Perluasan Jangkauan

Program MBG yang sudah berjalan sejak 2024 telah menjangkau lebih dari 57 juta siswa di lebih dari 230 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Pada tahap berikutnya, cakupan akan diperluas hingga mencakup anak-anak di luar sekolah, termasuk balita dan ibu hamil di daerah terpencil. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang turut mengawal program ini, menyebutkan bahwa perluasan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 17,4 triliun per tahun, yang akan dialokasikan melalui mekanisme APBN-Perubahan 2027.

"Kami sedang merancang skema integrasi dengan posyandu dan puskesmas untuk memastikan anak-anak yang belum bersekolah juga mendapatkan manfaat MBG. Presiden menginstruksikan agar tidak ada yang tertinggal," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kesempatan terpisah.

Tantangan dan Kritik

Meski mendapat dukungan luas, program MBG juga menuai sejumlah kritik, terutama terkait efisiensi distribusi, potensi kebocoran anggaran, dan dampak terhadap industri pangan lokal. Sejumlah ekonom menyarankan pemerintah untuk memperkuat rantai pasok dari petani lokal agar manfaat ekonomi berganda. Prabowo mengaku memahami masukan tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi berkala.

"Kita akui masih ada kekurangan di lapangan. Ada laporan tentang kualitas makanan yang tidak seragam, atau keterlambatan distribusi di beberapa daerah. Justru karena itu kita tidak boleh berhenti, melainkan harus memperbaiki tata kelolanya," tegas Presiden. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memantau pelaksanaan program.

Dampak Positif yang Terukur

Studi yang dilakukan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) pada awal 2026 mengungkapkan bahwa penerima MBG menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif sebesar 11% dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu, tingkat kehadiran siswa di sekolah naik 4,2% dan pengeluaran rumah tangga untuk pangan turun hingga 7,8% pada keluarga penerima manfaat. "Ini adalah bukti bahwa program tepat sasaran dan memberikan dampak langsung," ujar Kepala LDUI.

Di sisi lain, sektor ekonomi lokal juga merasakan multiplier effect. Kebutuhan bahan pangan MBG yang mencapai 8,6 juta ton per tahun mendorong peningkatan permintaan terhadap beras, sayur, dan protein hewani, yang sebagian besar dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan dalam negeri. Kementerian Pertanian mencatat peningkatan pendapatan petani mitra MBG rata-rata 28% pada tahun 2025.

Arah Kebijakan ke Depan

Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menyusun peta jalan MBG hingga tahun 2030, yang mencakup diversifikasi menu, peningkatan standar keamanan pangan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau rantai pasok. Pemerintah juga akan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperlebar pendanaan.

"Kita ingin MBG menjadi program permanen, bagian dari hak dasar setiap anak Indonesia. Tidak ada satu pun generasi yang boleh tumbuh tanpa gizi yang cukup. Saya tidak akan lelah memperjuangkan ini," pungkas Prabowo.