Prabowo Targetkan PLTS 100 GW Rampung dalam Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada tiga pembantunya untuk mewujudkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang menyoroti percepatan transisi energi nasional dan upaya menekan ketergantungan pada energi fosil. Ketiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang diminta menyusun peta jalan dan skema pendanaan dalam waktu singkat.

Lompatan Raksasa dari Kapasitas Saat Ini

Berdasarkan data Kementerian ESDM per awal 2026, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia baru menyentuh angka 2,3 GW, dengan tambahan rata-rata 0,8 GW per tahun selama lima tahun terakhir. Target 100 GW dalam dua tahun berarti peningkatan hampir 43 kali lipat dari kapasitas existing, sebuah angka yang belum pernah terjadi dalam sejarah kelistrikan tanah air. Secara global, kapasitas surya dunia mencapai sekitar 1,6 TW pada 2025, sehingga tambahan 100 GW dari Indonesia akan menjadikannya salah satu penambah kapasitas terbesar di dunia. Namun, untuk mencapai itu, Indonesia harus membangun rata-rata 4,17 GW per bulan, jauh di atas kemampuan industri panel surya dan infrastruktur jaringan saat ini.

Di sisi lain, potensi iradiasi matahari di Indonesia sangat besar. Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa rata-rata insolasi harian di wilayah Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, dan Sulawesi mencapai 5,1 kWh/m², lebih tinggi dari Jerman—pemimpin surya global—yang hanya 2,8 kWh/m². Jika lahan seluas 80.000 hektare di kawasan tersebut dimanfaatkan, kapasitas 100 GW secara teknis memungkinkan. Persoalannya adalah kecepatan eksekusi, ketersediaan lahan yang terkonsolidasi, serta integrasi dengan transmisi Jawa-Bali dan Sumatra yang sudah mulai padat.

Dua Sisi: Peluang Ekonomi dan Risiko Fiskal

Di satu sisi, proyek raksasa ini dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan asumsi biaya investasi USD0,55 per watt—mengacu pada harga global terakhir—total investasi yang dibutuhkan mencapai USD55 miliar atau sekitar Rp907 triliun. Angka ini setara dengan 9% produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2025. Investasi sebesar itu berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang selama masa konstruksi dan menciptakan multiplier effect di sektor manufaktur panel, konstruksi sipil, dan jasa keuangan. Dari sisi neraca dagang, produksi listrik surya yang masif akan menggantikan impor batu bara dan gas untuk PLTU, sehingga bisa menghemat devisa hingga USD12 miliar per tahun mulai 2029.

Di sisi lain, beban fiskal menjadi sorotan. Menteri Keuangan harus memastikan skema pembiayaan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan, mengingat defisit fiskal sudah berada di kisaran 2,6% PDB. Salah satu opsi adalah memperluas penerbitan green bond domestik dan global, namun lonjakan suplai semacam itu berisiko mendorong kenaikan imbal hasil (yield). Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar karena sebagian besar peralatan masih harus diimpor, yang bisa meningkatkan tekanan terhadap rupiah ketika capital outflow terjadi. "Ini ambisi yang revolusioner, tetapi tanpa kepastian insentif fiskal dan jaminan offtaker dari PLN, investor akan menahan diri," ujar Arif Budiman, Kepala Riset Lembaga Studi Energi dan Ekonomi (LSEE).

Dampak pada Pasar Modal dan Strategi Korporasi

Pasar modal merespons beragam. Indeks sektor energi terbarukan di Bursa Efek Indonesia melonjak 3,4% pada sesi pagi setelah kabar ini merebak, dipimpin oleh saham-saham emiten produsen kabel, baja konstruksi, dan panel surya. Namun, saham emiten batubara terkoreksi tipis karena pelaku pasar mengantisipasi penurunan permintaan jangka panjang. Reksa dana berbasis ESG juga mencatatkan inflow harian tertinggi dalam enam bulan terakhir, menandakan optimisme investor ritel terhadap transisi energi. Di tataran korporasi, PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal harus segera merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengakomodasi penetrasi surya yang masif, termasuk membangun smart grid dan fasilitas penyimpanan energi (battery storage) minimal 20 GWh agar intermitensi tidak mengganggu stabilitas jaringan.

Proyek 100 GW ini juga akan mengubah peta kompetisi di sektor ketenagalistrikan. Pengembang listrik swasta (IPP) yang selama ini dominan di PLTU kemungkinan akan berekspansi ke surya, sementara pemain asing—terutama dari Tiongkok dan Timur Tengah—mulai menjajaki kemitraan dengan BUMN. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang fleksibel agar pembangunan tidak tersendat tetapi industri dalam negeri tetap mendapat porsi. Dengan tenggat waktu dua tahun yang sangat ketat, salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pembebasan bea masuk untuk impor modul surya selama dua tahun pertama, yang dikhawatirkan mematikan produsen lokal yang baru tumbuh.

Ke depan, realisme target akan sangat bergantung pada koordinasi tiga kementerian dalam merancang struktur pendanaan campuran (blended finance) yang melibatkan perbankan nasional, lembaga donor multilateral, dan investor institusional. Jika berhasil, Indonesia bukan saja mencapai bauran energi baru terbarukan 23% lebih cepat dari target 2029, tetapi juga menjadi contoh global dalam akselerasi dekarbonisasi di negara berpenduduk besar. Namun, jika hanya menjadi wacana tanpa eksekusi terukur, sentimen positif di pasar dapat berbalik menjadi skeptisisme yang menekan kepercayaan investor asing terhadap komitmen iklim Indonesia.

Baca juga:

• Brace Bellingham Panaskan Daftar Top Skor Piala Dunia 2026
• Laksamana Sukardi Soroti Urgensi Reformasi BUMN di Tengah Disrupsi