OJK Izinkan Pencairan Dana Pensiun Sekaligus: Berkah atau Risiko?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir kuartal I 2025, total aset dana pensiun di Indonesia mencapai Rp362,7 triliun, tumbuh 8,4% secara year-on-year. Dari jumlah tersebut, sekitar 62% dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), sisanya oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam lanskap itulah, OJK baru saja menerbitkan aturan anyar yang mengizinkan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus—sebuah langkah yang menuai beragam reaksi.

Perubahan Mendasar dalam POJK Nomor 27 Tahun 2025

POJK Nomor 27/POJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun yang diundangkan pada 15 Agustus 2025 merevisi ketentuan sebelumnya. Inti perubahan: peserta yang telah memasuki usia pensiun normal atau pensiun dipercepat kini dapat memilih menerima 100% manfaat pensiun dalam satu kali pembayaran, tidak lagi wajib dalam bentuk anuitas bulanan. Sebelumnya, regulasi hanya memperbolehkan maksimal 20% dari total manfaat dicairkan sekaligus, sisanya dibayarkan secara berkala.

Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis program pensiun, baik Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). OJK menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas masifnya aspirasi pekerja, terutama mereka yang menghadapi kebutuhan dana mendesak pasca-pensiun seperti biaya kesehatan, pelunasan kredit rumah, atau modal usaha.

Antara Fleksibilitas dan Jebakan Konsumtif

Di satu sisi, kebijakan ini disambut positif oleh kalangan pekerja dan pelaku UMKM. Data hasil survei internal DPLK salah satu bank BUMN menunjukkan bahwa 67% responden pekerja swasta menginginkan opsi pencairan penuh, dengan alasan ketidakpastian masa depan dan inflasi kesehatan yang terus meningkat.

“Bayangkan, pekerja yang pensiun di usia 56 tahun dan memiliki saldo Rp800 juta. Dengan perhitungan anuitas, dia hanya menerima sekitar Rp4,5 juta per bulan. Padahal, ia butuh dana segar untuk renovasi rumah atau biaya pengobatan orang tua. Aturan baru ini memberikan keleluasaan,” ujar Dr. Haryo Kusumo, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, dalam diskusi terbatas minggu lalu.

Di sisi lain, pengamat jaminan sosial memperingatkan potensi jebakan konsumtif. Sebab, tanpa literasi keuangan yang memadai, pencairan sekaligus dapat menggerus dana pensiun dalam hitungan tahun. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa usia harapan hidup penduduk Indonesia saat ini mencapai 72,3 tahun, sehingga dana pensiun idealnya mencukupi kebutuhan selama 15—20 tahun pasca-pensiun. Jika uang habis di tengah jalan, risiko kemiskinan di usia lanjut justru meningkat.

“Rata-rata, dana pensiun yang dicairkan sekaligus habis dalam waktu 3—5 tahun saja. Ini fenomena yang terjadi di banyak negara yang sudah menerapkan aturan serupa,” tutur Rina Kurniawati, perencana keuangan bersertifikat, menanggapi aturan tersebut.

Dampak Bagi Industri Dana Pensiun dan Pasar Modal

Dari kacamata industri, POJK 27/2025 berpotensi mengubah struktur pengelolaan aset dana pensiun secara signifikan. Selama ini, DPPK dan DPLK mengalokasikan 38—45% portofolio ke instrumen obligasi pemerintah dan korporasi jangka panjang. Dengan adanya opsi pembayaran sekaligus, pengelola dana harus menyediakan likuiditas yang lebih tinggi. Artinya, strategi investasi akan bergeser dari instrumen jangka panjang ke aset yang lebih likuid, seperti deposito, reksadana pasar uang, atau obligasi jangka pendek.

OJK memperkirakan potensi pencairan sekaligus pada gelombang pertama—terhitung Januari hingga Juni 2026—mencapai Rp27,3 triliun, atau sekitar 7,5% dari total aset bersih dana pensiun. Angka ini dapat memicu tekanan likuiditas bagi beberapa DPPK skala menengah, terutama yang portofolionya didominasi aset tidak likuid seperti properti atau penyertaan langsung.

“Kami melihat risiko capital outflow dari pasar obligasi korporasi. Jika pengelola dana berbondong-bondong menjual obligasi untuk memenuhi permintaan pembayaran, yield bisa naik dan harga obligasi tertekan. Namun, dampaknya bisa dikelola jika OJK menerapkan masa transisi yang cukup panjang,” kata Yudhistira Prabowo, analis pasar modal dari Mandiri Sekuritas.

Meski demikian, sentimen positif tetap muncul. Valuasi indeks saham sektor perbankan dan asuransi tercatat menguat 1,2% pada pekan pertama pasca-pengumuman aturan, seiring ekspektasi masuknya dana segar dari pencairan yang diinvestasikan kembali melalui produk wealth management perbankan. Suku bunga acuan BI yang berada di level 5,75% juga membuat produk deposito dan obligasi ritel tetap kompetitif sebagai tempat “parkir” dana pensiun.

Proyeksi dan Langkah Mitigasi

Ke depan, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada dua faktor: literasi keuangan peserta dan ketersediaan instrumen investasi pasca-pensiun yang andal. OJK sendiri telah mengamanatkan agar setiap pengelola dana pensiun menyediakan modul perencanaan keuangan yang wajib diikuti peserta sebelum memutuskan opsi pembayaran. Selain itu, perbankan dan manajer investasi didorong menyediakan produk anuitas fleksibel—semacam hybrid antara anuitas tradisional dan reksadana—yang memungkinkan pencairan sebagian namun tetap memberi pendapatan rutin.

Langkah mitigasi lain yang patut dicermati adalah pengaturan batas maksimum pencairan oleh OJK berdasarkan usia dan kondisi kesehatan peserta, agar prinsip perlindungan jangka panjang tetap terjaga. Aturan turunan tentang hal ini dijadwalkan terbit pada Oktober 2025.

Dengan segala plus-minusnya, POJK 27/2025 ibarat pisau bermata dua. Fleksibilitas finansial yang ditawarkan harus diimbangi dengan kedisiplinan perencanaan. Sebab, tabungan pensiun bukan sekadar angka di rekening—ia adalah jaring pengaman di saat produktivitas sudah tak bisa diandalkan lagi.

Baca juga:

• Film Komedi "Suka Duka Tawa" Resmi Tayang 8 Januari 2026
• Kita perlu memahami instruksi dengan baik. Instruksi menyebutkan: "You are Buffy...