Wabup Gamalis Tutup Festival Abutta Banua 2026, Budaya dan Ekonomi Sambaliung Bersinar

Langit Sambaliung perlahan berubah jingga ketika suara tawa dan alunan musik tradisional memudar di penghujung malam ketujuh. Tirai Festival Abutta Banua 2026 akhirnya resmi ditutup oleh Wakil Bupati Gamalis dalam sebuah seremoni sederhana namun sarat makna. Ribuan pasang mata yang memadati Lapangan Basuli sejak pagi tampak enggan beranjak, seolah menolak merelakan berakhirnya perayaan yang telah menjadi nafas baru bagi Kelurahan Sambaliung yang tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-24, sekaligus enam tahun kebersamaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) Basuli yang menjadi denyut ekonomi akar rumput kawasan itu.

Selama sepekan, festival ini bukan hanya panggung hiburan. Ia adalah manifestasi ingatan kolektif, tempat warga memamerkan kerajinan rotan, kuliner berbahan dasar singkong, hingga tarian belian yang nyaris punah. Gelaran ini berhasil mencatatkan transaksi ekonomi kerakyatan senilai 1,7 miliar rupiah—sebuah angka yang mengejutkan bagi panitia kecil yang bermodalkan semangat gotong royong. Namun, di balik gemerlap panggung tambahan dan riuh rendah pasar malam, festival ini juga membuka luka lama: siapa sebenarnya yang diuntungkan, dan apakah kebudayaan cukup tangguh untuk tidak tergerus oleh logika dagang?

Panggung Ekonomi Rakyat: Data di Balik Keramaian

Jangan salah sangka. Festival Abutta Banua bukan sekadar proyek seremoni tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa arah. Bagi Fira, seorang penjual pisang gapit yang telah berjualan di sekitar Lapangan Basuli sejak 2019, acara ini adalah berkah sekaligus ujian. “Pendapatan saya naik hampir tiga kali lipat selama seminggu ini. Tapi saya juga was-was karena sewaktu-waktu tempat berjualan ini bisa diambil alih oleh sponsor besar,” ujarnya, tatapannya kosong menerawang deretan tenda pejabat di sudut lapangan.

“Saya bukan menolak kemajuan. Saya hanya ingin tetap diizinkan mencari makan di tanah sendiri. Jangan sampai kami tersingkirkan karena festival yang katanya untuk rakyat kecil malah diisi oleh merek-merek waralaba.”

Data riil di lapangan menunjukkan bahwa dari total 223 lapak yang beroperasi selama festival, hanya 36 persen yang digerakkan oleh warga asli Sambaliung. Sisanya merupakan pedagang musiman dari kecamatan tetangga, bahkan perusahaan skala menengah yang mengincar potensi keramaian. Panitia pelaksana mencatat terdapat kenaikan omset rata-rata sebesar 210 persen untuk pelapak lokal, namun distribusi keuntungannya timpang: lapak-lapak di area utama yang terhubung langsung dengan panggung hiburan dikuasai oleh peserta dengan kemampuan investasi lebih tinggi.

Lanskap Budaya yang Terbelah

Di balik deru mesin diesel genset dan lampu-lampu hias impor, para tetua adat yang duduk di lamin (rumah panjang tradisional) beratap rumbia justru menyaksikan ada yang kurang dari festival kali ini. Ritus selamatan tanah yang biasanya dilakukan pada pembukaan acara justru digeser menjadi acara penutupan oleh Wabup Gamalis, alih-alih mendahuluinya sebagai bentuk penghormatan. Sebagian tokoh adat merasa ritualitas kesukuan diposisikan sebagai pemanis administratif di akhir acara.

“Kami mendukung dipamerkannya budaya kami. Tapi menempatkan ritual sakral setelah acara dangdutan dan lomba mewarnai balita adalah salah kaprah,” kata Udin, seorang pemangku adat yang usianya telah melewati 70 tahun. Garis kerut di wajahnya bukan hanya peta usia, melainkan jejaring sejarah lisan yang kini sulit mencari pendengar di tengah hingar bingar. Wabup Gamalis dalam pidato penutupannya mengapresiasi kontribusi budaya lokal, tetapi tidak menyinggung kritik ini secara langsung. Ia lebih menyoroti angka kunjungan wisatawan yang mencapai 5.600 orang per hari, tertinggi dalam sejarah gelaran serupa di Kecamatan Sambaliung.

Pro dan Kontra: Festival yang Menyatukan atau Memisahkan?

Menakar Festival Abutta Banua 2026 dari satu perspektif saja tentu tidak adil. Sebagai peristiwa sosial, ia telah menjadi magnet yang mampu mengikat warga dari beragam kelompok usia dan kepentingan. Namun sebagai instrumen politik anggaran, ia memantik pertanyaan klasik tentang keberpihakan dan representasi.

Pro: Akselerasi Ekonomi dan Visibilitas Budaya
Festival ini terbukti secara nyata menggerakkan ekonomi tidak langsung: penginapan, transportasi, dan kuliner lokal mengalami lonjakan pendapatan. Budaya Sambaliung yang sebelumnya hanya dikenal oleh para antropolog kampus negeri kini mulai diperbincangkan di media sosial daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan asosiasi PKL dianggap sebagai model pemberdayaan yang bisa direplikasi. Wabup Gamalis menegaskan bahwa penutupan festival bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju pengembangan pariwisata berbasis masyarakat secara lebih terstruktur.

Kontra: Komersialisasi Acara Adat dan Ketimpangan Partisipasi
Dominasi sponsor dari luar Sambaliung dinilai menggerogoti esensi “pesta rakyat”. Proses kurasi acara yang kurang melibatkan pemangku adat menyebabkan ritual ditampilkan di luar konteks sakralnya. Lebih jauh, data distribusi lapak menunjukkan bahwa warga dengan modal kecil naik kelas hanya secara semu—mereka tetap kalah bersaing dalam kontestasi visual dan hiburan. Ada kekhawatiran bahwa ke depannya, wajah festival akan ditentukan oleh siapa yang sanggup membayar slot termahal, bukan oleh mereka yang mewarisi nafas kebudayaan itu sendiri.