DPR Bertemu Bos-bos Baru BEI, Minta Benahi Pasar Modal

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan khusus dengan jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, beserta sejumlah pejabat tinggi OJK lainnya. Pertemuan tersebut menandai babak awal sinergi antara legislatif, regulator, dan pengelola bursa dalam upaya memperkuat fondasi pasar modal nasional.

Fokus pada Pembenahan Tata Kelola

Salah satu bahasan utama dalam pertemuan itu adalah pembenahan tata kelola di bursa efek. DPR menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pengawasan terhadap seluruh pelaku pasar. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi di sektor keuangan yang tengah didorong oleh pemerintah dan parlemen. Dalam kesempatan tersebut, Sufmi Dasco secara khusus menyoroti beberapa kasus pelanggaran yang sempat mencoreng citra pasar modal Indonesia, serta mendorong direksi baru BEI untuk menerapkan standar integritas yang lebih tinggi.

"Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan direktur bursa yang baru untuk membenahi tata kelola Bursa sehingga lebih baik ke depannya," ujar Dasco.

Pernyataan itu disampaikan Dasco usai pertemuan, menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal proses perbaikan di tubuh BEI. Menurut laporan Biro Pers DPR yang diterima media kami, diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan beberapa poin rekomendasi yang akan segera ditindaklanjuti oleh OJK dan BEI.

Kolaborasi Tiga Pilar

Kehadiran Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK menunjukkan komitmen penuh regulator dalam mendukung langkah pembenahan. Friderica yang baru dilantik beberapa waktu lalu membawa visi pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Direksi baru BEI sendiri diharapkan mampu membawa angin segar, terutama dalam mendorong likuiditas, memperbanyak instrumen investasi, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Data internal DPR yang dikutip laporan ini menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar saham Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar, namun kepercayaan investor ritel perlu terus dijaga melalui tata kelola yang prima. Oleh karena itu, pertemuan ini dianggap strategis untuk menyelaraskan langkah antara kebijakan legislasi di parlemen, pengaturan di OJK, dan operasional di bursa.

Sejumlah sumber di lingkungan DPR menyebutkan bahwa pembahasan juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang Pasar Modal. Dasco meminta masukan dari BEI dan OJK agar regulasi yang dihasilkan kelak benar-benar mampu menjawab tantangan era digital, termasuk perlindungan terhadap investor dari praktik manipulasi pasar dan penipuan berkedok investasi.

Langkah Konkret ke Depan

Tidak hanya berhenti pada diskusi, pertemuan ini juga menghasilkan komitmen untuk membentuk kelompok kerja bersama yang akan memonitor implementasi rekomendasi. Kelompok kerja tersebut dijadwalkan melaporkan progres setiap tiga bulan kepada pimpinan DPR. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan nyata di pasar modal, bukan sekadar wacana.

Dengan adanya pertemuan ini, publik kini menanti gebrakan nyata dari direksi baru BEI. Apakah mereka mampu menjawab tantangan besar yang diberikan parlemen? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Yang jelas, DPR melalui Wakil Ketuanya telah memberikan sinyal tegas: pasar modal Indonesia harus dibenahi, dan semua pihak harus bergerak cepat.

Pantauan Beritadua.com di Gedung DPR menunjukkan suasana pertemuan berlangsung serius namun penuh optimisme. Para peserta meninggalkan ruang rapat dengan senyum, pertanda bahwa meski pekerjaan rumah masih banyak, semangat kolaborasi mulai terbangun.