Pagu Anggaran BGN Rp 270 Triliun, DPR Minta Susun Ulang

Jakarta - Usulan pagu indikatif Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp 270 triliun menuai sorotan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, secara terbuka mengakui angka yang diajukan oleh kepemimpinan sebelumnya itu dinilai sangat tinggi. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar BGN segera menyusun ulang dan mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran agar lebih realistis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah.

Agustina menjelaskan bahwa pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun itu tidak mencerminkan kebutuhan riil program gizi nasional jika disandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bahkan, setelah dilakukan peninjauan oleh timnya, terdapat selisih yang cukup lebar antara usulan sebelumnya dengan hitungan yang dianggap wajar oleh BGN di bawah kendalinya saat ini.

Usulan Lama Dinilai Tidak Lagi Relevan

Dalam keterangannya di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Agustina memaparkan bahwa pagu Rp 270 triliun itu disusun dengan asumsi penerima manfaat mencapai sekitar 81 juta orang. Namun, ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan produk dari masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.

"2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," ujar Agustina.

Pernyataan itu menegaskan bahwa BGN saat ini tengah melakukan rasionalisasi anggaran. Selisih antara usulan awal dan kebutuhan berbasis RPJMN dinilai terlalu signifikan untuk diabaikan. BGN pun mengisyaratkan bahwa angka Rp 270 triliun berpotensi direvisi secara substansial.

DPR Minta Penyesuaian Segera

Merespons pengungkapan BGN tersebut, sejumlah anggota DPR dari Komisi yang membidangi kesehatan dan anggaran menyatakan keberatan jika pagu setinggi itu dibiarkan tanpa evaluasi mendalam. DPR meminta BGN untuk segera mengajukan pagu indikatif baru yang lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta target RPJMN.

“Kami mendukung penuh program gizi nasional, tetapi pengajuan angka yang jomplang dengan rencana pembangunan harus segera diluruskan. BGN kami minta untuk menyusun ulang usulannya agar pembahasan di parlemen bisa berjalan efisien,” demikian sikap DPR yang disampaikan dalam rapat konsultasi terbatas sebagaimana dikutip dari laporan Beritadua.com.

DPR menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk BGN harus memiliki justifikasi yang kuat dan berbasis data terkini. Dengan adanya pengakuan dari Wakil Kepala BGN sendiri bahwa pagu sebelumnya sudah “jauh sekali” dari kebutuhan sesungguhnya, maka ruang untuk penyesuaian anggaran terbuka lebar.

Proses penyusunan ulang ini diharapkan tuntas sebelum memasuki masa pembahasan anggaran bersama pemerintah. BGN pun menyatakan siap mengikuti arahan DPR demi terciptanya efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

Temuan ini menjadi sinyal bahwa transisi kepemimpinan di BGN membawa arah kebijakan fiskal yang lebih hati-hati, sekaligus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merencanakan belanja program gizi yang menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.