Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan pertemuan strategis dengan jajaran direksi baru Bursa E

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir mendampingi Direksi BEI yang baru, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran pimpinan regulator tersebut. Kehadiran kedua lembaga tinggi ini menandakan keseriusan pemerintah dan parlemen dalam mengawal reformasi industri keuangan Tanah Air.

Pembenahan Tata Kelola Jadi Prioritas

Dalam keterangannya seusai rapat, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa koordinasi antara legislatif, otoritas pasar modal, dan operator bursa merupakan kunci untuk memperbaiki persepsi publik terhadap pasar keuangan Indonesia. Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan di BEI dan OJK harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola.

"Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan direktur bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya," ujar Dasco.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pembahasan dalam pertemuan tertutup tersebut menyentuh sejumlah isu krusial, termasuk transparansi transaksi, perlindungan investor ritel, hingga sanksi tegas terhadap manipulasi pasar. Langkah ini diambil di tengah upaya BEI untuk mendorong peningkatan jumlah investor domestik sekaligus mempertahankan kepercayaan investor asing.

Pisah Sambut dan Komitmen Baru

Forum ini sekaligus menjadi ajang perkenalan resmi bagi para bos baru BEI kepada pimpinan DPR. Dengan dinamika pasar modal global yang fluktuatif, DPR menekankan agar direksi baru mampu menghadirkan inovasi pengawasan yang adaptif terhadap teknologi keuangan mutakhir. Pembenahan sistem dan penguatan sinergi lintas lembaga diharapkan dapat mempercepat transformasi bursa Indonesia menuju level yang lebih maju.

Ke depan, DPR berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan OJK dan BEI melalui fungsi pengawasan konstitusionalnya, memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Pertemuan ini diyakini menjadi langkah awal dari serangkaian reformasi terintegrasi di sektor pasar modal dalam negeri.