Pagu Anggaran BGN Rp 270 Triliun Dinilai Terlalu Besar, DPR Dorong Penyusunan Ulang

Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memberikan keterangan terbuka mengenai usulan pagu indikatif BGN untuk Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp 270 triliun. Angka fantastis tersebut sebelumnya diajukan oleh Kepala BGN terdahulu, Dadan Hindayana, dan kini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam keterangannya kepada media kami di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Agustina secara gamblang mengungkapkan bahwa pihaknya menilai pagu indikatif Rp 270 triliun masih sangat besar dan tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menekankan bahwa perhitungan ulang perlu segera dilakukan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan efisien.

"2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," ujar Agustina di hadapan awak media.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan perspektif yang signifikan antara kepemimpinan BGN sebelumnya dengan manajemen saat ini. Agustina menyebut bahwa jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), angka Rp 270 triliun tersebut terpaut sangat jauh dari kebutuhan yang diproyeksikan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan yang digunakan oleh kepemimpinan sebelumnya dalam mengajukan pagu sebesar itu.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, target penerima manfaat sebanyak 81 juta jiwa menjadi asumsi utama dalam pengajuan pagu indikatif oleh Dadan Hindayana. Namun, Agustina mengisyaratkan bahwa metodologi dan data yang digunakan pada periode sebelumnya mungkin perlu diperbaharui untuk mencerminkan kondisi terkini. Dengan adanya perubahan kepemimpinan di tubuh BGN, evaluasi menyeluruh terhadap program dan anggaran menjadi keniscayaan.

DPR merespons cepat situasi ini dengan mendorong agar dilakukan penyusunan ulang pagu anggaran BGN. Para wakil rakyat menilai bahwa pengajuan pagu indikatif harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Mereka mengingatkan agar tidak ada pemborosan anggaran di tengah upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

Lebih lanjut, Agustina menekankan bahwa BGN saat ini tengah berupaya melakukan sinkronisasi data dan menyusun rencana kerja yang lebih realistis. Pihaknya berkomitmen untuk mengajukan pagu yang lebih terukur dan akuntabel, dengan mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas program gizi nasional. Langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran DPR dan publik terkait potensi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran BGN ke depan.

Dengan adanya dinamika ini, publik menantikan kejelasan mengenai besaran pagu definitif BGN untuk tahun 2027. Transparansi dalam proses penyusunan anggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak optimal bagi peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.