Pemerintah Bidik Kemiskinan Turun pada 2027

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen pada 2027 seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Target ambisius ini tertuang dalam rancangan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi peta jalan hingga akhir periode pemerintahan saat ini.

Berdasarkan data yang dihimpun media kami dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang. Untuk mencapai rentang 6,0–6,5 persen dalam tiga tahun ke depan, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata lebih dari 0,8 persen per tahun—sebuah laju yang membutuhkan terobosan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program.

"Target ini bukan sekadar angka. Ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan penduduk di daerah tertinggal," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip laporan kami.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama. Pertama, percepatan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan sektor padat karya, ekonomi digital, dan industri hijau yang telah menjadi fokus sejak dua tahun terakhir. Kedua, penguatan perlindungan sosial yang lebih adaptif dan tepat sasaran, termasuk penyaluran bantuan sosial berbasis data tunggal yang terus disempurnakan. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan, perbatasan, dan pulau-pulau terluar agar kesenjangan akses ekonomi antarwilayah dapat dipangkas.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses pembiayaan serta pendampingan berkelanjutan. Langkah ini diyakini mampu memperluas basis ekonomi masyarakat menengah bawah yang selama ini paling rentan jatuh ke jurang kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi.

Media kami mencatat bahwa sejumlah tantangan masih membayangi upaya ini, mulai dari potensi perlambatan ekonomi global, ketidakpastian harga pangan dan energi, hingga dampak perubahan iklim terhadap produktivitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk miskin. Meski begitu, pemerintah optimistis target dapat dicapai sepanjang sinergi antara pusat, daerah, dan sektor swasta berjalan solid.

Dengan waktu yang semakin sempit menuju 2027, publik kini menanti langkah konkret dan evaluasi berkala dari pemerintah agar target penurunan kemiskinan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan benar-benar terwujud dalam kesejahteraan yang semakin merata.