Enam Kritik Tajam MSCI buat Bursa Saham RI

Jakarta - Penyedia indeks saham global, MSCI, baru-baru ini merilis penilaian komprehensif terhadap kondisi bursa saham Indonesia. Dalam laporan bertajuk MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, lembaga pemeringkat kelas dunia itu melontarkan sejumlah kritik terhadap aksesibilitas pasar modal Tanah Air. Setidaknya, terdapat enam catatan tajam yang menjadi sorotan utama dan berpotensi memengaruhi bobot investasi asing ke Indonesia.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, kritik pertama yang mencuat adalah soal kesetaraan hak bagi investor asing. MSCI menilai ketersediaan informasi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia masih belum sepenuhnya mudah diakses dan lengkap dalam bahasa Inggris. Padahal, keterbukaan informasi dwibahasa menjadi fondasi penting bagi investor global untuk mengambil keputusan investasi yang presisi dan cepat. Tanpa akses data yang memadai, investor asing kerap menghadapi asimetri informasi yang signifikan.

Enam Catatan Kritis MSCI

Kedua, MSCI menyoroti terbatasnya transaksi efek menggunakan valuta asing (valas). Laporan tersebut menekankan bahwa Indonesia belum memiliki pasar mata uang offshore yang efisien dan masih menerapkan sejumlah pembatasan di pasar valas domestik. Kondisi ini membuat investor asing menghadapi biaya lindung nilai (hedging) yang tinggi dan risiko likuiditas valas yang dapat mengurangi minat aliran modal masuk ke bursa saham nasional.

Ketiga, likuiditas dan kedalaman pasar juga menjadi perhatian. MSCI mengkritisi bahwa sebagian saham di Indonesia memiliki tingkat likuiditas yang rendah dan free float terbatas, sehingga menyulitkan investor institusi besar untuk masuk dan keluar posisi tanpa memicu volatilitas harga berlebihan. Keempat, waktu penyelesaian transaksi (settlement cycle) dinilai masih belum sepenuhnya selaras dengan standar global, di mana banyak bursa utama dunia telah mengadopsi siklus T+1, sementara Indonesia masih dalam proses penyesuaian penuh.

Kelima, MSCI menyoroti aspek hak pemegang saham minoritas dan mekanisme pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk kemudahan bagi pemegang saham asing untuk memberikan suara secara elektronik. Keenam, laporan itu mengkritik biaya transaksi dan pajak yang dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan sejumlah pasar modal negara tetangga yang menjadi kompetitor langsung dalam memperebutkan dana global.

Para analis pasar modal domestik menyambut laporan ini sebagai pengingat untuk akselerasi reformasi.

“Catatan MSCI ini seharusnya menjadi pemicu bagi otoritas untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pasar, transparansi data, dan efisiensi valas jika kita serius ingin meningkatkan bobot Indonesia di radar investasi global,”