Bambang Pacul: Papua Wilayah Otonomi Khusus, Tanggung Jawab Wapres

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan tanggapan terkait situasi keamanan di Papua yang kembali menjadi sorotan publik. Ketegangan di wilayah timur Indonesia itu mencuat setelah adanya insiden nahas yang merenggut nyawa seorang ibu hamil akibat terkena peluru nyasar beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang Pacul, penanganan berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih bukanlah semata-mata tugas pemerintah daerah atau kementerian teknis, melainkan berada dalam lingkup tanggung jawab struktural yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa Papua, sebagai wilayah yang memiliki status otonomi khusus, memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia.

Status Otonomi Khusus dan Peran Wapres

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Pacul saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (7/7/2026). Politisi PDI Perjuangan itu dengan lugas menyebut bahwa beban penyelesaian konflik dan pembangunan di Papua berada di pundak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres," kata Pacul.

Pernyataan ini merujuk pada amanat undang-undang yang menempatkan Wakil Presiden sebagai penanggung jawab utama dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden, pemerintah memang telah menugaskan Wapres untuk memimpin langsung pengarahan kebijakan di tanah Papua guna memastikan implementasi otonomi khusus berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bambang Pacul menilai, gesekan yang terjadi di lapangan serta munculnya korban jiwa dari masyarakat sipil membuktikan bahwa pengelolaan keamanan dan kesejahteraan harus dikawal lebih serius. Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pendekatan keamanan, tetapi juga memperkuat pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan sesuai dengan ruh otonomi khusus itu sendiri.

Insiden penembakan yang menewaskan ibu hamil tersebut sontak memicu gelombang simpati dan kemarahan publik. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami di lapangan, kejadian tersebut berlangsung di tengah aktivitas kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di wilayah pegunungan. Hingga kini, investigasi untuk mengusut tuntas asal peluru yang merenggut nyawa warga sipil tersebut terus dilakukan oleh pihak berwenang.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat adat di Papua mendesak agar evaluasi menyeluruh terhadap operasi keamanan segera digelar. Aspirasi ini selaras dengan pernyataan Pacul yang menekankan perlunya perhatian lebih dari Wapres untuk turun langsung memonitor situasi terkini, memastikan penegakan hukum berjalan adil, serta memastikan program afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) benar-benar terealisasi tanpa hambatan birokrasi. "Sudah ada instrumen hukumnya, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan jangan sampai mengabaikan rasa keadilan masyarakat," pungkas Bambang Pacul.