Laporan Redaksi , MEDAN — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menyampaikan sejumlah catatan kritis. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen, dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta unsur pimpinan OPD dan Forkopimda. Fokus utama sorotan adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran yang dinilai belum optimal.

Mewakili Fraksi PSI, Jeremy Anindita menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Medan.

“Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SILPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu,”

Capaian APBD 2025 di Bawah Target

Berdasarkan data yang dirujuk fraksi PSI, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target Rp6,97 triliun. Deviasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 16,54 persen menjadi perhatian utama karena mengindikasikan target pendapatan belum disusun secara realistis. Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi Rp5,84 triliun (82,56%) dari pagu Rp7,07 triliun, menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar.

Optimalisasi PAD dan Transparansi BUMD

Fraksi PSI meminta Pemko Medan mengoptimalkan PAD melalui retribusi persampahan, parkir tepi jalan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan juga diharapkan ditingkatkan. Secara spesifik, PUD Pasar dan PUD Pembangunan diminta menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Perbaikan Perencanaan dan Percepatan Proyek

Untuk menekan SILPA, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong memperbaiki perencanaan anggaran dan mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED) agar proyek tidak terlambat. Fraksi PSI juga mendesak Pemko Medan segera mengoperasikan fasilitas hasil proyek multiyears 2023-2024 yang dinilai belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kolaborasi Banjir dan Pelayanan Publik

Di bidang penanggulangan banjir, PSI mendorong kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mempercepat normalisasi sungai. Sementara itu, di sektor pelayanan publik, mereka meminta sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) diperkuat serta mengevaluasi rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Fraksi ini juga menyoroti dampak penebangan sekitar 2.700 pohon dan mendorong pembentukan Satuan Tugas Antinarkoba untuk lingkungan yang lebih aman.

Analisis Dua Sisi: Kritis versus Kontekstual

Pro:

• Deviasi PAD 16,54% menunjukkan target pendapatan tidak realistis, menimbulkan ketidakpastian fiskal.
• Serapan belanja rendah mengindikasikan kapasitas eksekusi OPD yang lemah, mengancam pencapaian program prioritas.
• Desakan transparansi laporan keuangan PUD selaras dengan prinsip good governance dan hak publik atas informasi.
• Kolaborasi normalisasi sungai menawarkan solusi banjir yang lebih terintegrasi dan berbasis kewenangan yang tepat.

Kontra:

• Target PAD sering disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tak terduga terpengaruh inflasi atau pelemahan daya beli global.
• Keterlambatan penyerapan belanja bisa disebabkan siklus pengadaan yang rigid, bukan semata inkompetensi OPD.
• Restrukturisasi PUD pascapandemi memerlukan waktu adaptasi terhadap tata kelola keuangan yang lebih transparan.
• SILPA tidak selalu negatif; dana tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan belanja prioritas tahun depan melalui mekanisme yang sah.

Dengan demikian, pengawasan ketat legislatif menjadi penting, namun tetap perlu diimbangi dengan pemahaman kendala operasional yang dihadapi eksekutif.