JAKARTA — Polri Ungkap Korupsi Batu Bara Penyebab Pemadaman Massal

Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan kegerahan dan kerugian ekonomi, tetapi juga membuka borok praktik korupsi di balik rantai pasok energi nasional. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap bahwa krisis pasokan batu bara yang memicu blackout itu bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan hasil manipulasi pengadaan yang menguras uang negara sekaligus mengorbankan kepentingan publik.

Kronologi Pengungkapan Kasus

1. 12 Mei 2025 – Kortas Tipidkor menerima laporan masyarakat dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan kejanggalan pengadaan batu bara di salah satu PLTU utama jaringan Sumatera–Jawa.
2. 20 Mei 2025 – Tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang, terdiri dari dua pejabat PLN dan satu direktur pemasok batu bara, di sebuah hotel di Banda Aceh.
3. 23 Mei 2025 – Polri mengumumkan penetapan tersangka dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Barang bukti yang disita meliputi uang tunai Rp1,2 miliar, dokumen kontrak, dan bukti transfer senilai Rp28 miliar.
4. 27 Mei 2025 – Direktur Utama PLN nonaktif diperiksa sebagai saksi kunci. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa spesifikasi batu bara yang diterima PLTU tidak sesuai kontrak: kalori yang dijanjikan 4.800 kcal/kg, tetapi hanya terpenuhi 3.200–3.600 kcal/kg.

Modus Operandi: Antara Mark-Up dan Penurunan Kualitas

Menurut keterangan Kepala Kortas Tipidkor, Kombes Pol. Indra Gunawan, modus yang digunakan adalah campuran mark-up harga dan pemalsuan dokumen kualitas. Pemasok memenangkan tender dengan harga yang sudah dinaikkan, lalu mengirim batu bara berkualitas rendah yang dicampur dengan material pengotor. “Uang kelebihan pembayaran itu kemudian dibagi kepada pejabat PLN yang mengawasi penerimaan, sehingga kontrol kualitas di lapangan lumpuh,” jelasnya.

Praktik ini diperkirakan sudah berjalan selama tujuh bulan terakhir. Akumulasi pengiriman batu bara berkualitas buruk menyebabkan pembakaran di boiler tidak stabil, korosi percepat, dan sejumlah unit pembangkit harus berhenti beroperasi darurat. Puncaknya, ketika permintaan listrik meningkat, sistem kelistrikan Jawa–Bali–Sumatera kehilangan daya cadangan dan memicu pemadaman bergilir yang menimpa lebih dari 40 juta pelanggan dalam kurun dua pekan.

Dampak dan Kerugian Negara

Selain kerugian material akibat listrik padam, negara menderita kerugian keuangan langsung. Berdasarkan hitungan sementara BPKP, kerugian negara akibat selisih harga dan kerusakan aset PLTU mencapai Rp320 miliar. Kerugian tidak langsung—berupa penurunan produktivitas industri, rusaknya peralatan elektronik rumah tangga, dan biaya operasional genset—diestimasi menembus Rp2,1 triliun.

Di sisi sosial, jutaan warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lilin, es batu, hingga sewa genset. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan sempat terkendala pasokan oksigen selama beberapa jam, memicu protes dari berbagai organisasi profesi.

Respons Pemerintah dan Komitmen Penindakan

Menteri BUMN menginstruksikan audit menyeluruh pada seluruh rantai pasok batu bara PLN. “Kami pastikan tidak ada perlindungan terhadap siapa pun yang terlibat. Ini bencana kemanusiaan yang dipicu oleh keserakahan segelintir orang,” ujarnya dalam konferensi pers. Sementara itu, Komisi VII DPR RI memanggil jajaran direksi PLN dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan mekanisme pengawasan yang selama ini dianggap lemah.

Kortas Tipidkor menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan ke pemasok lain yang terindikasi melakukan pola serupa. “Ini baru permulaan. Kami sudah mengantongi nama-nama lain yang bermain di proyek batu bara PLTU di beberapa provinsi,” kata Kombes Indra.

Antara Kebutuhan Energi dan Kerentanan Korupsi

Kasus ini mempertontonkan wajah ganda ketahanan energi nasional: di satu sisi Indonesia kaya sumber daya batu bara, di sisi lain rantai distribusinya sangat rentan terhadap permainan nakal yang mengabaikan keselamatan sistem kelistrikan. Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Pratama, menyebut bahwa monopoli pengadaan dan lemahnya transparansi menjadi lahan subur bagi korupsi. “Harus ada reformasi tata kelola pengadaan batu bara dengan melibatkan verifikasi pihak ketiga independen,” sarannya.

Kontroversi pun muncul. Beberapa pihak menilai Kortas Tipidkor terlalu lamban karena kasus ini baru terungkap setelah pemadaman terjadi, padahal sinyalemen penyimpangan sudah beredar sejak tahun lalu. Namun, Polri membantah dengan menyatakan bahwa pengusutan memerlukan waktu untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat agar tidak mentah di pengadilan.