Komisi II DPR Dukung Pembangunan PLBN Baru: Wujud Kedaulatan dan Kesejahteraan

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di Kalimantan dan Papua menuai dukungan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pembangunan PLBN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat perbatasan.

"Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana," kata Bahtra dalam pernyataan yang diterima Beritadua.com, Selasa (30/6/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran paradigma pemerintah yang tidak lagi memandang perbatasan semata sebagai garis demarkasi militer, tetapi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Bahtra menguraikan sejumlah alasan yang membuat proyek ini mendesak.

Perbatasan Sebagai Wajah Depan Bangsa

Alasan pertama, menurut Bahtra, adalah karena perbatasan merupakan wajah depan bangsa Indonesia. "Kesan pertama yang terlihat oleh negara tetangga adalah bagaimana penampilan pos lintas batas kita. PLBN yang megah dan representatif akan mencerminkan harga diri dan kemajuan Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, pembangunan PLBN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan pos lintas batas yang terintegrasi dengan pasar, pusat layanan publik, dan akses transportasi akan membuka isolasi wilayah. Masyarakat perbatasan yang selama ini sering menjadi "penumpang pasif" dalam arus perdagangan bilateral dapat bertransformasi menjadi pelaku aktif.

Di sisi lain, keberadaan PLBN modern juga akan memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang dan orang. Dengan fasilitas yang memadai, praktik penyelundupan dan kejahatan lintas negara dapat diminimalisir. "Ini bukan hanya tentang bendera dan tiang batas, tetapi tentang menghadirkan negara di tengah masyarakat yang paling jauh dari pusat kekuasaan," tambah Bahtra.

Dukungan Komisi II DPR terhadap rencana ini mencakup komitmen pengawasan dan penganggaran. DPR, kata Bahtra, akan memastikan bahwa pembangunan PLBN baru tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan publik dan penggerak ekonomi rakyat. Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan proyek ini segera terealisasi demi kedaulatan dan kesejahteraan yang berkeadilan.