Harga Pangan Melonjak, Kemendagri Desak Pemda Lakukan Intervensi Cepat di Lapangan

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera mengambil langkah intervensi langsung di lapangan. Arahan ini disampaikan menyusul adanya peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada komoditas pangan strategis yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan. Komoditas tersebut antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng. Tomsi menekankan bahwa pola kenaikan harga pada komoditas-komoditas tersebut sebenarnya telah berulang hampir setiap tahun, sehingga langkah antisipatif seharusnya sudah menjadi prioritas utama daerah.

“Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam siklus yang sama. Setiap tahun komoditas yang naik itu-itu saja. Sekarang waktunya Pemda dan TPID bergerak cepat, lakukan intervensi nyata di lapangan,” tegas Tomsi dalam keterangan resmi yang dikutip media kami, Kamis (20/3).

Intervensi dan Penguatan Produksi

Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan bahwa bentuk intervensi yang diharapkan tidak hanya sebatas operasi pasar murah. Intervensi harus bersifat menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas produksi petani lokal, operasi pasar yang terjadwal dan tepat sasaran, hingga kerja sama antardaerah untuk menyeimbangkan distribusi pasokan. Menurutnya, disparitas harga antarwilayah sering kali terjadi akibat distribusi yang tidak merata, bukan semata-mata karena kelangkaan stok.

“Kami minta daerah-daerah surplus untuk membantu daerah yang mengalami defisit pasokan. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan stok sementara daerah lain harganya melambung tinggi. Ini soal manajemen distribusi,” lanjutnya.

Data BPS Jadi Acuan Bertindak

Tomsi menekankan bahwa hasil evaluasi perkembangan harga yang dirilis BPS setiap periode harus segera ditindaklanjuti dengan aksi konkret. Data tersebut bukan hanya sebagai alat pemantau, melainkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan terukur. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mengawal kinerja TPID di seluruh provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan inflasi pangan tetap terkendali, khususnya menjelang momen-momen konsumsi tinggi seperti hari besar keagamaan nasional.

Dengan adanya instruksi tegas ini, diharapkan tidak ada lagi daerah yang lamban merespons gejolak harga. Koordinasi antara Kemendagri, BPS, Kementerian Perdagangan, serta Satgas Pangan akan diperkuat sehingga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dapat segera terjamin.