Kepala Staf Presiden Dudung Sebut Informasi Demo Dibayar Miliki Dasar Akurat

Laporan dari Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap adanya praktik pembayaran dalam aksi demonstrasi. Menurut Dudung, keyakinan Presiden tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan bersumber dari data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/6/2026). Dudung menegaskan bahwa jajaran istana mempercayai sepenuhnya data intelijen yang dimiliki oleh Kepala Negara.

Dukung Pernyataan Presiden

"Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat ya. Dan tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, tanggapan saya ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya ya,"

Dudung menekankan bahwa kapasitas Presiden sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan memungkinkan akses terhadap laporan intelijen yang komprehensif. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika Kepala Negara memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika di lapangan, termasuk dugaan pendanaan aksi massa oleh pihak-pihak tertentu.

Mekanisme Hukum Disiapkan

Dalam penjelasannya, Dudung turut menekankan pentingnya penanganan isu ini melalui koridor yang tepat. Apabila informasi yang dihimpun terbukti secara faktual, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan tegas. Lebih lanjut, Dudung menyebutkan bahwa penindakan tidak akan dilakukan secara spekulatif.

"Apabila informasi tersebut terbukti benar, langkah selanjutnya adalah memastikan penanganannya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,"

Pemerintah, melalui KSP, memberikan sinyal bahwa penelusuran terhadap dalang pendanaan aksi unjuk rasa ini akan terus didalami. Langkah tersebut diambil untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tidak dimanipulasi oleh kepentingan segelintir pihak yang menggunakan kekuatan finansial untuk menciptakan instabilitas.