Israel Akui 10 Negara Tolak Kedatangan Dua Menteri Kontroversialnya

Tel Aviv - Kementerian Luar Negeri Israel secara resmi mengonfirmasi bahwa sedikitnya sepuluh negara Eropa dan Barat telah menjatuhkan larangan masuk terhadap dua figur senior dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kedua pejabat tersebut adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dikenal luas sebagai representasi sayap kanan garis keras dalam koalisi pemerintahan Israel saat ini.

Laporan yang dihimpun media kami mengungkapkan bahwa pengumuman ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel pada Selasa (7/7/2026), menandai pengakuan resmi pertama dari pemerintah Israel atas gelombang penolakan diplomatik yang selama ini banyak berseliweran di jalur komunikasi tidak resmi. Kebijakan sepuluh negara tersebut, yang identitasnya tidak disebutkan secara rinci dalam pernyataan, merupakan respons langsung terhadap serangkaian pernyataan provokatif yang dilontarkan Ben-Gvir dan Smotrich.

Sikap ini menunjukkan meningkatnya ketidaknyamanan komunitas internasional terhadap retorika ekstrem yang secara eksplisit menyerukan pemusnahan rakyat Palestina.

Ben-Gvir, yang memegang kendali atas kepolisian dan keamanan dalam negeri Israel, memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan komentar-komentar yang menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Sementara Smotrich, sebagai arsitek kebijakan fiskal Israel, juga memegang kewenangan luas atas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, posisi yang digunakannya untuk memajukan agenda aneksasi secara agresif.

Tindakan kolektif sepuluh negara ini menandai eskalasi signifikan dalam tekanan diplomatik terhadap pemerintahan Netanyahu. Berbeda dengan kecaman verbal yang kerap terlontar dalam forum-forum internasional, larangan masuk bersifat konkret dan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas para pejabat yang bersangkutan. Keduanya kini tidak dapat melakukan kunjungan resmi, menghadiri konferensi, atau bahkan transit di negara-negara tersebut.

Para analis menilai bahwa langkah ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik lebih lanjut antara Israel dan negara-negara Eropa yang selama ini dianggap sebagai sekutu tradisionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Israel dengan sejumlah negara Eropa memang mengalami fluktuasi seiring dengan semakin terbukanya kritik terhadap kebijakan pendudukan dan perluasan pemukiman yang terus berjalan tanpa hambatan berarti.

Pernyataan kontroversial kedua menteri ini bukanlah fenomena baru. Ben-Gvir, misalnya, pernah secara terbuka menyerukan deportasi massal warga Palestina, sementara Smotrich dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa "tidak ada yang namanya bangsa Palestina" — pernyataan yang memicu kecaman keras bahkan dari sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat dan Jerman.

Larangan masuk ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam diplomasi internasional terhadap konflik Israel-Palestina. Jika sebelumnya kritik lebih banyak terfokus pada kebijakan pemukiman ilegal, kini sorotan semakin tajam mengarah pada figur-figur individual yang secara personal bertanggung jawab mempropagandakan kebijakan yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari Ben-Gvir maupun Smotrich. Keduanya dikenal tidak pernah menarik kembali pernyataan-pernyataan kontroversial mereka meski menghadapi tekanan internasional yang berulang kali dilayangkan.