Wamendagri Ajak Pemda Perkuat Tata Kelola Sawit dengan Enam Langkah Strategis

Beritadua.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) penghasil kelapa sawit untuk memperkuat tata kelola komoditas unggulan nasional ini. Seruan itu dikemas dalam enam langkah strategis yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan sekaligus menggenjot potensi daerah secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Wiyagus menegaskan bahwa pengelolaan sawit harus bergerak melampaui paradigma komoditas tradisional. “Sawit bukan sekadar hasil perkebunan. Ia adalah instrumen pembangunan yang terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi nasional,” ujarnya di sela-sela pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemda, Rabu (21/5/2025).

Penguatan tata kelola ini merupakan turunan langsung dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus perwujudan Asta Cita Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, enam langkah strategis yang didorong Kemendagri tersebut mencakup pertama, pemetaan data dan potensi lahan sawit secara akurat dengan memanfaatkan teknologi geospasial. Langkah ini krusial untuk menekan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi petani. Kedua, penguatan kelembagaan petani melalui revitalisasi koperasi dan kelompok tani agar rantai pasok lebih efisien dan menguntungkan di tingkat lokal.

Ketiga, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah untuk memangkas birokrasi yang tumpang tindih di sektor perizinan dan perdagangan hasil sawit. Keempat, percepatan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan melalui sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diharapkan menepis stigma negatif kelapa sawit Indonesia di pasar global. Kelima, pengembangan diversifikasi produk hilir, seperti biodiesel dan oleokimia, yang diintegrasikan dalam program ketahanan energi daerah. Keenam, penguatan sistem pengawasan dan transparansi fiskal berbasis digital untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor sawit.

Dengan enam langkah tersebut, Wiyagus optimistis tata kelola sawit akan menjadi pengungkit utama dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus menyokong target pertumbuhan nasional. Ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan sawit sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di wilayah masing-masing.