Iran Wanti-wanti AS: Tak Ada Kesepakatan jika Ancaman Terus Berlanjut

TEHERAN — Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat bahwa perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir tidak akan dimulai selama ancaman masih menggantung. Peringatan ini menjadi sinyal tegas dari Teheran di tengah memanasnya kembali retorika antara kedua negara menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan yang dihimpun media kami pada Selasa (7/7/2026), Araghchi menyampaikan pesannya melalui platform media sosial X, merespons ancaman Trump yang menyebut akan "menyelesaikan tugas" apabila kesepakatan dengan Iran gagal tercapai. Pernyataan Trump tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan yang kontraproduktif terhadap proses diplomasi yang tengah dijajaki.

"Negosiasi mengenai kesepakatan akhir tidak akan dimulai jika ancaman terus berlanjut," tegas Araghchi dalam unggahannya, merujuk pada pasal 13 nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken kedua negara.

Peringatan ini menjadi penanda semakin rumitnya dinamika hubungan Iran-AS pasca penandatanganan nota kesepahaman. Kedua pihak masih bergulat dengan isu-isu krusial seperti program nuklir, sanksi ekonomi, dan stabilitas kawasan. Araghchi menekankan bahwa keberlangsungan proses perundingan bergantung pada itikad baik untuk menghindari taktik intimidasi.

Pasal 13 MoU yang dirujuk Araghchi diyakini memuat klausul yang mengamanatkan agar kedua pihak menahan diri dari tindakan atau pernyataan yang dapat merusak kelangsungan perundingan. Para analis di Teheran menilai bahwa langkah Iran untuk menyoroti secara spesifik pasal tersebut merupakan upaya untuk memegang AS bertanggung jawab atas komitmen tertulisnya.

Ketegangan ini muncul hanya beberapa hari setelah tim perunding dari kedua negara menggelar pertemuan di Oman. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai langkah awal yang menggembirakan, namun ancaman terbaru dari Trump berpotensi menggagalkan momentum yang telah dibangun dengan susah payah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya juga telah mengkritik pendekatan "ancaman dan diplomasi secara bersamaan" yang dinilai tidak akan efektif. Pihaknya menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan dan hanya akan melanjutkan perundingan dalam kerangka kerja yang menghormati kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Di sisi lain, pemerintahan Trump bersikukuh bahwa tekanan maksimum terhadap Iran harus dipertahankan guna memastikan Teheran tidak memiliki jalur menuju senjata nuklir. Namun, pendekatan ini semakin dipertanyakan seiring dengan menipisnya waktu yang tersedia untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.

Para pengamat menilai bahwa respons Iran mencerminkan frustrasi atas inkonsistensi kebijakan AS yang di satu sisi membuka ruang dialog, namun di sisi lain terus melontarkan ancaman militer. Mossadegh Mirzaei, analis politik di Universitas Teheran, menyatakan bahwa pesan Araghchi adalah "peringatan serius bahwa kesabaran Iran ada batasnya".

Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Rusia, telah mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan fokus pada solusi diplomatik. Kekhawatiran akan potensi eskalasi militer di Timur Tengah menjadi latar belakang meningkatnya desakan agar Washington dan Teheran segera menuntaskan perundingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak AS terkait peringatan Iran tersebut. Namun, sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tetap membuka pintu diplomasi selama AS bersedia menghentikan ancaman dan menunjukkan keseriusan dalam bernegosiasi.