Dua Modal Fundamental Jadi Komisaris BUMN Diungkap Kepala Bakom

Jakarta - Perbincangan mengenai latar belakang sejumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat ke publik. Sorotan tajam mengarah pada figur-figur yang dinilai minim pengalaman atau memiliki kompetensi yang dianggap kurang selaras dengan inti bisnis perusahaan pelat merah yang diawasinya. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara dan mengungkap dua modal dasar yang menjadi pertimbangan dalam penunjukan posisi strategis tersebut.

Dalam keterangannya, Qodari menjelaskan bahwa perspektif mengenai komisaris tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi keahlian teknis semata. Menurutnya, pemerintah memiliki paradigma yang lebih luas dalam menempatkan seseorang di jajaran dewan komisaris BUMN. Penempatan ini tidak hanya soal pengawasan bisnis konvensional, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh gerak perusahaan selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

Kesetiaan dan Visi yang Sejalan dengan Pemerintah

Modal dasar pertama yang ditekankan oleh Qodari adalah aspek dukungan dan kesetiaan terhadap agenda pemerintah. Ia memaparkan bahwa meskipun seorang komisaris tidak memiliki pengalaman spesifik di bidang industri perusahaan tersebut, keberadaan mereka tetap krusial sebagai jembatan komunikasi dan pengawalan kebijakan. "Ini adalah modal dasar. Komisaris itu tidak selamanya harus menguasai inti bisnis. Yang paling fundamental adalah bagaimana dia memahami arah kebijakan dan setia mengawal program-program strategis yang diusung oleh pemerintahan," tegas Qodari di Jakarta, pekan ini.

Qodari mencontohkan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Meskipun latar belakang keahliannya tidak secara langsung bersinggungan dengan lini bisnis utama perusahaan tersebut, ia mengklaim kontribusinya terletak pada penyediaan alternatif solusi yang diambil dari perspektif lintas sektor. Dengan menempatkan komisaris dari beragam latar belakang, dewan pengawas diyakini menjadi lebih kaya akan sudut pandang dalam menghadapi kompleksitas masalah.

"Ketika saya dulu menjadi komisaris, saya tidak memiliki pengalaman sesuai dengan inti bisnis perusahaan penugasan saya. Namun justru dari situlah muncul perspektif baru. Perusahaan jadi tidak terpaku pada cara pandang yang itu-itu saja. Kehadiran kami menyediakan alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh para eksekutif yang sehari-hari bekerja di ranah teknis," ujar Qodari saat diwawancarai media kami.

Modal fundamental kedua yang diungkap adalah kapasitas komisaris untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap berjalan pada koridor yang benar tanpa harus menggurui direksi secara teknis. Hal ini menuntut para komisaris untuk berperan sebagai penyeimbang yang kritis namun tetap konstruktif. Qodari menilai bahwa perspektif yang berlapis-lapis dari para komisaris justru akan menciptakan ekosistem pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Dengan adanya pengungkapan ini, Bakom RI secara implisit menyatakan bahwa penilaian terhadap komisaris tidak semata-mata diukur dari kemiripan riwayat pekerjaan dengan jenis usaha BUMN, melainkan dari kemampuannya untuk membangun konsensus strategis dan menjaga vitalitas agenda pemerintah di tubuh korporasi negara. Pemerintah meyakini bahwa perpaduan antara teknokrat sejati dan tokoh yang membawa perspektif kebangsaan akan menghasilkan sinergi yang lebih kuat bagi BUMN menuju target Indonesia Emas.