Bakom Buka Suara soal Pemilihan Komisaris BUMN

Penunjukan sejumlah komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menjadi perbincangan publik. Beberapa nama yang terpilih dinilai tidak memiliki rekam jejak atau kompetensi yang linear dengan bidang usaha perusahaan pelat merah yang bersangkutan. Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pemilihan komisaris yang berasal dari latar belakang beragam merupakan strategi untuk menghadirkan perspektif segar dalam mengawal agenda strategis pemerintah melalui BUMN.

Peran Komisaris Lebih dari Sekadar Keahlian Teknis

Dalam keterangannya kepada media kami, Qodari menekankan bahwa fungsi dewan komisaris tidak semata-mata bergantung pada pengalaman spesifik di sektor usaha perusahaan. Ia menggambarkan pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Meskipun ia mengakui tidak memiliki pengalaman langsung di inti bisnis perusahaan tersebut, keterlibatannya justru membuka ruang diskusi yang lebih luas dalam mencari solusi alternatif atas berbagai tantangan yang dihadapi.

"Ketika saya menjadi komisaris, tentu banyak yang bertanya, apa relevansinya? Namun justru dengan latar yang berbeda, kami bisa menawarkan cara pandang lain yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka yang sudah bertahun-tahun berada di industri tersebut. Ini yang membuat perusahaan memiliki spektrum solusi yang lebih kaya," ujar Qodari dalam laporan yang diterima Beritadua.com.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberagaman di tingkat komisaris merupakan bagian dari transformasi tata kelola BUMN yang lebih adaptif. Dengan membawa sudut pandang dari sektor non-teknis, seperti komunikasi, kebijakan publik, atau sosial kemasyarakatan, BUMN diharapkan tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mampu menyelaraskan operasionalnya dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Pendekatan ini, menurut Qodari, penting agar perusahaan milik negara tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan terhubung langsung dengan dinamika masyarakat dan arah pembangunan pemerintah.

Penjelasan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas kritik yang mengarah pada proses penunjukan komisaris di beberapa waktu terakhir. Pemerintah melalui Bakom berkeyakinan bahwa sinergi antara komisaris dari latar profesional-industri dan dari sektor lain akan menghasilkan pengawasan yang lebih komprehensif dan tidak terjebak dalam cara berpikir tunggal. Dengan demikian, kebijakan penunjukan non-konvensional ini bukanlah langkah akomodasi politik tanpa arah, melainkan strategi yang telah diperhitungkan untuk memperkuat kinerja dan daya tahan BUMN menghadapi era persaingan global.