Trump Tegaskan Tidak Ada Tarif di Selat Hormuz, Kecuali Diterapkan Amerika Serikat

Washington — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa tidak akan ada pungutan biaya tol bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, ia memberikan pengecualian yang tegas: aturan itu hanya berlaku jika bukan AS yang menerapkan tarif tersebut.

Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam pesannya, ia mengaitkan kebijakan bebas tarif itu dengan momentum gencatan senjata yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah.

"Tidak akan ada biaya tol di Selat Hormuz selama 60 hari selama Periode Gencatan Senjata, dan tidak akan ada biaya tol setelah periode 60 hari berakhir," tulis Trump dalam unggahannya, seperti dikutip media kami dari laporan Al Jazeera dan Reuters, Minggu (21/6/2026).

Pernyataan ini sontak memicu spekulasi di kalangan pengamat hubungan internasional. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perairan paling strategis di dunia, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sekitar seperlima dari total pasokan minyak global melewati selat sempit ini, menjadikannya titik kritis bagi ekonomi energi dunia.

Trump tidak merinci lebih jauh mekanisme atau dasar hukum yang akan digunakan jika AS kelak memutuskan menarik biaya tol dari kapal-kapal yang melintas. Namun, pernyataan ini sejalan dengan gaya diplomasi transaksional yang kerap ia tunjukkan selama masa kepemimpinannya, di mana aliansi dan akses strategis sering kali diposisikan sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan.

Kawasan Selat Hormuz sendiri selama bertahun-tahun diwarnai ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat, termasuk AS. Iran secara berkala mengancam akan memblokir selat itu sebagai respons terhadap tekanan ekonomi atau militer. Dalam konteks ini, pernyataan Trump dapat dibaca sebagai upaya unjuk kekuatan sekaligus memberikan kepastian temporer bagi pelaku pasar energi global.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran maupun negara-negara Teluk lainnya terkait klaim Trump tersebut. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan ini berpotensi menambah kompleksitas dalam perundingan damai yang tengah dijajaki, terutama jika AS dianggap mencoba memanfaatkan momentum gencatan senjata untuk menegaskan dominasinya di jalur pelayaran internasional itu.

Di sisi lain, pelaku industri pelayaran dan minyak global mencermati perkembangan ini dengan saksama. Penerapan biaya tol di Selat Hormuz, bahkan jika hanya bersifat potensial, dapat mengganggu rantai pasok energi dan mendorong volatilitas harga minyak mentah dunia.