Strategi Indonesia Kejar Net Zero Emission 2060 di Forum Fiji

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik per September 2026, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan emisi karbon nasional. Dalam forum internasional pra-COP31 yang berlangsung di Fiji, pemerintah memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Target ini setara dengan komitmen pengurangan emisi hingga 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, sesuai dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Peta Jalan Transisi Energi dan Sektor Kunci

Pemerintah menempatkan transisi energi sebagai tulang punggung dekarbonisasi. Hingga 2026, bauran energi terbarukan nasional dilaporkan berada di kisaran 13,1 persen, masih jauh dari target 23 persen pada 2025 yang telah terlewati. Di satu sisi, capaian ini menunjukkan tren kenaikan year-on-year, dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dan air terus bertambah. Di sisi lain, ketergantungan pada batu bara masih mendominasi portofolio pembangkit, sehingga rasio intensitas emisi listrik per kWh belum turun signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa strategi tidak hanya bertumpu pada energi, tetapi juga sektor kehutanan dan lahan (FOLU), pertanian, limbah, serta industri. "Kami membawa pendekatan yang terukur, bukan sekadar narasi. Setiap sektor memiliki target penurunan emisi yang diaudit secara berkala," ujarnya dalam forum tersebut. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga kredibilitas di mata investor global dan lembaga multilateral.

Pro dan Kontra: Antara Ambisi dan Realitas Fiskal

Pro: Beberapa analis menilai langkah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Indeks pembangunan rendah karbon menunjukkan perbaikan, dan nilai investasi hijau menembus USD 1,2 miliar pada semester I 2026, naik sekitar 18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Instrumen seperti obligasi hijau dan taksonomi keuangan berkelanjutan memperkuat likuiditas pendanaan transisi. Proyeksi lembaga riset internasional menyebut potensi penghematan subsidi energi fosil hingga Rp 45 triliun per tahun bila bauran energi bersih dipercepat.

Kontra: Namun, sejumlah ekonom meragukan realisasi target tanpa reformasi struktural. Defisit transisi energi diperkirakan menembus USD 14 miliar per tahun, sementara ruang fiskal menyempit akibat tekanan global. Sentimen pasar juga rentan terhadap capital outflow yang dapat melemahkan nilai tukar dan menaikkan biaya impor teknologi hijau. Selain itu, hilirisasi mineral kritis seperti nikel justru berpotensi meningkatkan emisi bila tidak disertai standar keberlanjutan yang ketat, sehingga valuasi proyek hijau bisa tertekan.

"Net zero bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal daya saing ekonomi jangka panjang. Tanpa kepastian regulasi dan pendanaan, target 2060 akan tetap menjadi angka di atas kertas," kata seorang pengamat energi dalam diskusi terpisah.

Proyeksi, Risiko, dan Arah Kebijakan Berikutnya

Pemerintah memproyeksikan penurunan emisi mencapai 1,2 gigaton CO2e pada 2030 melalui kombinasi pensiun dini PLTU, perluasan kendaraan listrik, dan restorasi gambut seluas 2,4 juta hektare. Dari sisi fundamental, pertumbuhan ekonomi hijau diprediksi menyumbang 4,5 persen terhadap PDB pada 2035, dengan penciptaan sekitar 1,8 juta lapangan kerja baru. Rasio utang terhadap PDB yang berada di kisaran 39 persen memberi ruang terbatas untuk belanja iklim yang agresif.

Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan global, termasuk tarif karbon lintas batas, berpotensi menekan ekspor komoditas Indonesia. Karena itu, diplomasi iklim di forum seperti pra-COP31 menjadi penting untuk mengunci pendanaan transisi. Tren menunjukkan negara berkembang menuntut keadilan iklim, sementara negara maju menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Ke depan, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi regulasi, inovasi pembiayaan campuran, serta penguatan indeks tata kelola. Tanpa itu, target 2060 berisiko menjadi wacana tanpa eksekusi. Publik dan investor perlu mencermati detail APBN, peran swasta, serta kecepatan perizinan proyek energi bersih sebagai indikator paling riil dari komitmen ini.