Respons Sampah di Kali Gendong, Pansus DPRD DKI Kaji Pembangunan Biopori Jumbo

Jakarta - Permasalahan sampah yang kian menggunung di Kali Gendong, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, terus menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama penumpukan tersebut adalah terhambatnya operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menindaklanjuti situasi darurat kebersihan ini, Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta bergerak cepat dengan berencana memaksimalkan pembangunan biopori jumbo sebagai solusi jangka menengah.

Kondisi Darurat di Bantargebang

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyampaikan bahwa TPST Bantargebang saat ini sudah berada dalam kondisi kelebihan muatan. Kapasitas yang terlampaui ini menimbulkan efek domino, di mana rantai distribusi dan pembuangan sampah dari tingkat kota hingga lingkungan menjadi tersendat. Dampaknya, banyak titik penampungan dan badan air, termasuk Kali Gendong, berubah menjadi lokasi pembuangan liar yang tak terkendali.

Untuk meminimalisir praktik pembuangan sampah sembarangan yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan mengotori badan jalan, Judistira meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk segera mengoptimalkan fungsi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah. Menurutnya, pengetatan pengawasan di TPS-TPS tersebut sangat krusial di tengah terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir.

Koordinasi Lintas Instansi

Menanggapi video viral dan laporan dari warga yang diterima media kami, Judistira menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan segera menginisiasi rapat koordinasi gabungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk memastikan tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan dan kesehatan lingkungan di Kali Gendong bisa segera ditangani secara tuntas.

"Terkait tumpukan sampah di Kali Gendong Jakarta Utara, ini segera saya akan koordinasikan antar SKPD, ya Dinas LH dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) termasuk Pak Wali Kota Jakarta Utara, agar ini segera ditangani. Dalam situasi seperti ini, kita akan mintakan jajaran terkait menjaga kali atau waduk. Saya kira semua wilayah juga harus dijaga, jangan sampai sampah juga penuh di badan-badan jalan," ujar Judistira dalam keterangannya, Senin (21/6/2026).

Fokus pada Pencegahan dan Biopori Jumbo

Lebih dari sekadar penanganan reaktif, Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI kini tengah mengkaji penerapan teknologi biopori jumbo. Pembangunan biopori berukuran besar ini dinilai sebagai langkah strategis yang multifungsi. Selain berfungsi sebagai resapan air untuk mencegah banjir, biopori jumbo juga dapat dimanfaatkan sebagai lubang pengurai sampah organik secara alami di tingkat komunitas. Dengan demikian, volume sampah yang harus diangkut ke Bantargebang dapat ditekan secara signifikan.

Judistira menambahkan, instruksi untuk menjaga kebersihan ini tidak hanya berlaku untuk wilayah Jakarta Utara, melainkan seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Pihaknya meminta seluruh jajaran Dinas SDA dan wali kota untuk meningkatkan patroli dan pembersihan di sepanjang bantaran kali serta waduk. "Kita tidak ingin pemandangan sampah yang menggunung di badan jalan dan sungai terus berulang. Harus ada solusi permanen," tegasnya.

Saat ini, tim gabungan dari tingkat provinsi dan kota madya sedang melakukan pendataan titik-titik rawan sampah yang memerlukan penanganan prioritas. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah ke saluran air dan memanfaatkan TPS terdekat di tengah proses transisi pengelolaan persampahan ibu kota.