Pemerintah Siapkan Skema Prioritas, 18 Ribu Guru Honorer Madrasah Negeri Akan Mendapat Formasi ASN

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan langkah konkret dalam penataan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara (ASN). Dalam upaya memberikan kepastian status dan kesejahteraan, pemerintah tengah menyiapkan dua skema strategis untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer di lingkungan madrasah negeri. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah prioritas pengangkatan bagi puluhan ribu guru yang telah mengabdi.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara langsung menyampaikan bahwa terdapat sekitar 18 ribu guru honorer yang akan diprioritaskan dalam formasi ASN periode mendatang. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pendidik yang selama ini telah mencurahkan tenaganya di sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama.

Prioritas Bagi 18 Ribu Guru Honorer

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6/2026), Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pihaknya terhadap para pendidik non-ASN. Skema prioritas ini dirancang khusus bagi guru honorer yang tercatat aktif mengabdi di madrasah milik negara.

"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18 ribu orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," ujar Nasaruddin.

Pernyataan ini menegaskan bahwa database kepegawaian Kemenag telah siap dipercepat untuk integrasi ke dalam sistem ASN. Menag menjelaskan bahwa selain skema prioritas formasi, pemerintah juga tengah mematangkan satu skema lain sebagai solusi komprehensif. Meski detail teknisnya masih dalam pembahasan, dua jalur solusi ini diharapkan mampu menuntaskan polemik status guru non-ASN yang telah berlangsung lama.

Apresiasi dan Harapan Peningkatan Kesejahteraan

Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap nasib para guru ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik langkah Menag yang berupaya mengamankan posisi para honorer. Mereka menilai perhatian ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memuliakan profesi pendidik.

Meski demikian, para pihak terkait berharap agar percepatan pengangkatan ini tidak berhenti pada status kepegawaian saja. Menurut laporan media kami, sejumlah serikat guru juga mendorong agar program prioritas ini dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, termasuk potensi kenaikan gaji bagi guru ASN secara umum. Harapan ini sejalan dengan aspirasi para pendidik yang menginginkan kenaikan pendapatan yang signifikan paska penetapan status ASN.

Data 18 ribu guru yang akan diprioritaskan ini merupakan bagian dari total tenaga pendidik yang tersebar di berbagai madrasah negeri di seluruh Indonesia. Rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI selanjutnya akan merinci mekanisme seleksi dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan dua skema penyelesaian guru non-ASN ini dalam waktu dekat.