Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau setara sekitar 23,85 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2024 yang berada di level 9,03 persen secara year-on-year. Kendati tren penurunan berlanjut, rasio gini — indikator ketimpangan pendapatan, di mana angka 0 berarti merata sempurna dan angka 1 berarti timpang absolut — masih berkisar di level 0,375 hingga 0,379. Kondisi tersebut menempatkan program pemberdayaan masyarakat, baik yang dibiayai APBN maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai instrumen penting dalam menjaga fundamental ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks itu, pandangan yang disampaikan Corporate Secretary EWINDO, Faisal Reza, menjadi relevan. Ia menilai masyarakat penerima manfaat perlu dilibatkan sejak tahap perancangan program pemberdayaan, bukan sekadar berada di posisi pasif sebagai penerima bantuan. Menurutnya, pendekatan partisipatif — yakni warga ikut menentukan kebutuhan, bentuk intervensi, dan indikator keberhasilan — merupakan prasyarat agar program sosial berkelanjutan dan tidak terhenti ketika pendanaan korporasi berakhir.

"Program pemberdayaan yang dirancang sepihak kerap kehilangan relevansi di lapangan. Keterlibatan warga sejak awal menciptakan rasa memiliki, dan rasa memiliki itulah yang menjaga keberlanjutan," demikian inti pandangan yang disampaikan Faisal Reza.

Mengapa Pendekatan Partisipatif Relevan Secara Ekonomi

Dari perspektif ekonomi pembangunan, program sosial yang bersifat top-down kerap menghadapi persoalan asimetri informasi — kondisi ketika perancang program tidak memiliki informasi lengkap mengenai kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, alokasi anggaran berpotensi tidak tepat sasaran. Sejumlah kajian terhadap program pemberdayaan berbasis komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa proyek yang dirancang dengan partisipasi warga memiliki tingkat keberlanjutan aset hingga 30 sampai 40 persen lebih tinggi dibandingkan proyek yang diturunkan secara sepihak.

Di satu sisi, keterlibatan masyarakat meningkatkan efisiensi anggaran karena intervensi disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dana CSR sektor swasta nasional diperkirakan menembus lebih dari Rp 15 triliun per tahun; tanpa perancangan yang tepat, potensi dampak ekonomi dari dana sebesar itu berisiko menyusut signifikan. Di sisi lain, pendekatan partisipatif menuntut waktu lebih panjang serta biaya fasilitasi lebih besar pada tahap awal, sehingga tidak semua perusahaan siap menempuh jalur tersebut.

Dua Sisi: Efektivitas versus Tantangan Implementasi

Pro: pendekatan partisipatif memperkuat modal sosial (social capital) — jaringan kepercayaan dan kerja sama antarwarga yang terbukti berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Program yang melibatkan warga sejak perancangan cenderung melahirkan kelompok usaha yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan berulang, serta memperkuat likuiditas ekonomi desa melalui perputaran uang di tingkat lokal.

Kontra: pelibatan warga bukan tanpa risiko. Proses musyawarah dapat didominasi elite lokal sehingga suara kelompok rentan justru tersisih — fenomena yang dalam literatur pembangunan dikenal sebagai elite capture. Selain itu, ekspektasi warga yang terlalu tinggi terhadap hasil musyawarah dapat memicu kekecewaan apabila anggaran korporasi terbatas. Tanpa fasilitator yang kompeten, pendekatan partisipatif berpotensi berhenti sebagai formalitas belaka.

Pengalaman sejumlah program pemberdayaan di sektor pertanian dan perdesaan menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada pendampingan pasca-program. Data Kementerian Desa mencatat, dari puluhan ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdaftar, hanya sebagian yang beroperasi aktif dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan desa — bukti bahwa perancangan yang baik tanpa keberlanjutan kelembagaan tidaklah cukup.

Proyeksi dan Implikasi bagi Korporasi

Ke depan, tren investasi berkelanjutan atau ESG (Environmental, Social, Governance) — kriteria penilaian perusahaan berdasarkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola — diproyeksi memperkuat tekanan terhadap korporasi untuk membuktikan dampak sosial yang terukur. Indeks keberlanjutan di pasar modal domestik mengindikasikan perusahaan dengan program sosial partisipatif cenderung memperoleh penilaian tata kelola lebih baik, meski hubungan tersebut tidak otomatis linier terhadap valuasi saham di pasar.

Dari sisi makroekonomi, apabila pendekatan partisipatif diadopsi lebih luas, dampaknya berpotensi terlihat pada indikator ketenagakerjaan perdesaan dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang per Maret 2024 masih berada di kisaran 0,83 persen. Namun perlu dicatat, sentimen pasar terhadap isu sosial umumnya bersifat jangka menengah; investor cenderung menilai konsistensi pelaporan dampak dari tahun ke tahun, bukan sekadar nominal anggaran CSR yang digelontorkan.

Pada akhirnya, pesan utama dari pandangan tersebut sederhana namun fundamental: keberlanjutan program sosial tidak semata ditentukan oleh besaran dana, melainkan oleh sejauh mana masyarakat diposisikan sebagai subjek dalam prosesnya. Bagi pembaca, indikator yang layak dicermati adalah transparansi pelaporan dampak sosial perusahaan serta konsistensi program lintas tahun, bukan gebyar seremonial semata.