Pertamina Dorong Hilirisasi Hasil Laut UMKM Pesisir

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II 2025, sektor perikanan Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,9% secara year-on-year, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,1%. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) memang masih sekitar 2,7%, namun tren peningkatannya konsisten dalam lima tahun terakhir. Di tengah fundamental tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menggulirkan program Kampung Bahari Si Pelaut, sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang menyasar empat kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan fokus pada budidaya ikan, budidaya sayuran, rehabilitasi mangrove, serta pengolahan hasil perikanan.

Program ini menarik dicermati dari kacamata ekonomi karena menyentuh dua isu sekaligus: penguatan UMKM yang berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional, serta pengembangan ekonomi biru (blue economy) yang potensinya ditaksir mencapai triliunan rupiah per tahun namun belum tergarap optimal.

Hilirisasi Perikanan: Kunci Peningkatan Nilai Tambah

Salah satu pilar program adalah pengolahan hasil perikanan. Dalam teori ekonomi, aktivitas ini masuk kategori hilirisasi, yakni proses mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Selama ini, sebagian besar nelayan dan pembudidaya kecil menjual hasil tangkapan dalam bentuk segar tanpa pengolahan, sehingga margin keuntungan yang dinikmati relatif tipis, kerap hanya 10-15% dari harga akhir konsumen.

Dengan pengolahan, misalnya menjadi ikan asap, abon, kerupuk, atau produk beku, nilai jual bisa mengalami kenaikan dua hingga tiga kali lipat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia menembus sekitar US$5,9 miliar pada 2024, dan proyeksi ke depan masih positif seiring permintaan global terhadap protein hewani laut yang terus tumbuh 2-3% per tahun.

Di Satu Sisi: Dampak Ganda bagi Ekonomi Pesisir

Di satu sisi, program semacam ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal. Budidaya ikan dan sayuran memperkuat ketahanan pangan rumah tangga pesisir, sementara rehabilitasi mangrove memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Ekosistem mangrove bukan sekadar pelindung abrasi; kajian sejumlah lembaga menaksir nilai ekonomi mangrove mencapai puluhan ribu dolar AS per hektare per tahun dari jasa ekosistem, perikanan kepiting dan udang, hingga potensi kredit karbon yang valuasinya terus meningkat di pasar global.

Dari sisi korporasi, keterlibatan Pertamina Patra Niaga mencerminkan tren global di mana investor menilai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai bagian dari fundamental perusahaan. Sentimen pasar terhadap emiten dengan portofolio keberlanjutan yang kuat cenderung lebih positif, karena program pemberdayaan masyarakat memperkuat izin sosial untuk beroperasi di wilayah kerja perusahaan.

"Pemberdayaan berbasis komunitas yang menggabungkan aspek produksi, konservasi, dan pengolahan adalah model yang paling berkelanjutan. Kuncinya ada pada pendampingan pasar, bukan hanya bantuan modal," ujar seorang pengamat ekonomi maritim dari sebuah universitas negeri.

Di Sisi Lain: Tantangan Keberlanjutan dan Skala

Di sisi lain, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki keterbatasan struktural. Pertama, risiko ketergantungan: ketika pendampingan berakhir, tidak sedikit kelompok binaan yang kembali ke praktik lama karena lemahnya akses pasar dan permodalan. Rasio keberhasilan program serupa di berbagai daerah menunjukkan hanya sebagian kelompok yang mampu mandiri setelah tiga hingga lima tahun.

Kedua, kendala infrastruktur. Rantai dingin (cold chain) untuk produk perikanan olahan membutuhkan investasi besar, sementara likuiditas UMKM pesisir umumnya terbatas. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perikanan masih jauh di bawah sektor pertanian dan perdagangan, mencerminkan persepsi risiko perbankan yang tinggi terhadap usaha berbasis laut skala mikro.

Ketiga, standar dan sertifikasi. Produk olahan pangan memerlukan izin edar, sertifikasi halal, dan standar keamanan pangan. Proses ini memakan waktu dan biaya, dan kerap menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

Proyeksi dan Catatan Akhir

Ke depan, keberhasilan Kampung Bahari Si Pelaut akan ditentukan oleh kemampuan keempat kelompok binaan menembus pasar yang lebih luas, baik melalui kanal digital maupun kemitraan dengan ritel modern. Jika model ini terbukti berhasil, replikasi ke wilayah pesisir lain berpotensi memperkuat indeks pembangunan ekonomi inklusif daerah.

Bagi investor dan pelaku pasar, perkembangan ekonomi biru di tingkat mikro memang belum berdampak langsung terhadap indeks harga saham, namun tren jangka panjangnya layak dipantau, terutama terkait valuasi perusahaan energi yang kini semakin dinilai dari komitmen keberlanjutannya. Analisis ini bersifat informasi umum dan bukan merupakan rekomendasi investasi atas efek tertentu.