Ekonomi Hijau Jadi Prioritas Utama Pembangunan, Peluang dan Risiko Berjalan Beriringan

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas per kuartal I 2025, kebutuhan investasi untuk transisi energi dan pembangunan rendah karbon di Indonesia diperkirakan menembus Rp3.000 triliun hingga Rp3.500 triliun hingga 2030. Angka ini setara dengan kebutuhan pendanaan rata-rata lebih dari Rp500 triliun per tahun, jauh melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ekonomi hijau—model pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan—kini ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam forum perencanaan pembangunan di Jakarta. Menurutnya, transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar Indonesia mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030 berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yakni janji resmi suatu negara untuk menekan emisi dalam kerangka Perjanjian Paris.

Fundamental Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru

Dari sisi fundamental, ekonomi hijau menawarkan sumber pertumbuhan baru di tengah tren perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen year-on-year pada 2024, masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan komoditas tradisional. Sektor hijau—mulai dari energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, hingga ekosistem kendaraan listrik—diproyeksikan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta menaikkan kontribusi sektor non-konvensional terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di satu sisi, dukungan pendanaan internasional mengalir deras. Kemitraan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) menjanjikan mobilisasi dana sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp320 triliun. Pemerintah juga telah menerbitkan sukuk hijau global secara berkala sejak 2018 dengan akumulasi nilai emisi menembus 7 miliar dolar AS, menjadi bukti kepercayaan investor terhadap proyek berkelanjutan Indonesia.

Pro: Sentimen Pasar dan Daya Saing Jangka Panjang

Sentimen pasar terhadap aset berwawasan lingkungan terus menguat. Indeks saham berbasis ESG (environmental, social, dan governance) di Bursa Efek Indonesia mencatatkan kinerja relatif stabil dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tiga tahun terakhir. Bagi manajer investasi, portofolio hijau kini dipandang sebagai instrumen mitigasi risiko jangka panjang dengan tingkat likuiditas yang kian memadai, bukan sekadar tren sesaat.

"Ekonomi hijau adalah fondasi pembangunan nasional ke depan. Tanpa transformasi ini, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global yang semakin ketat menerapkan standar lingkungan," ujar Rachmat Pambudy.

Daya saing ekspor juga menjadi pertimbangan penting. Uni Eropa mulai menerapkan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) secara bertahap, yakni pungutan tambahan atas produk impor beremisi tinggi. Jika Indonesia berhasil menurunkan intensitas karbon industrinya, produk manufaktur nasional justru berpeluang merebut pangsa pasar negara maju dan mengalami kenaikan daya saing secara struktural.

Kontra: Biaya Transisi dan Risiko Ketimpangan Implementasi

Di sisi lain, transisi hijau menyimpan risiko yang tidak kecil. Biaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara diperkirakan membutuhkan dana puluhan miliar dolar AS, sementara bauran energi terbarukan nasional baru mencapai sekitar 13-14 persen, tertinggal jauh dari target 23 persen pada 2025. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas kebijakan di mata investor.

Risiko fiskal turut mengemuka. Jika pemerintah terlalu agresif menggelontorkan insentif hijau tanpa desain matang, ruang anggaran untuk sektor produktif lain bisa tergerus. Muncul pula potensi greenflation—kenaikan harga akibat biaya transisi energi—yang dapat menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi pasar modal, inkonsistensi regulasi berpotensi memicu capital outflow, yaitu keluarnya modal asing dari pasar domestik, mengingat investor global sangat sensitif terhadap kepastian hukum.

Proyeksi: Antara Optimisme dan Kehati-hatian

Ke depan, proyeksi ekonomi hijau Indonesia bergantung pada tiga faktor penentu: konsistensi regulasi, keberhasilan menarik investasi swasta, dan kesiapan sumber daya manusia. Rasio investasi hijau terhadap PDB yang saat ini diperkirakan masih di bawah 2 persen perlu dinaikkan bertahap agar target nol emisi bersih (net zero emission) pada 2060 tetap realistis tercapai.

Bagi pelaku pasar dan dunia usaha, arah kebijakan ini memberikan kepastian sinyal jangka panjang, namun tetap menuntut kehati-hatian dalam membaca valuasi aset hijau yang berpotensi mengalami kenaikan harga berlebihan. Analisis berimbang—menimbang peluang sekaligus risiko—menjadi kunci agar transisi menuju ekonomi hijau berjalan inklusif, terukur, dan benar-benar memperkuat fundamental ekonomi nasional dalam jangka panjang.