OJK Tindak 1.220 Entitas Keuangan Ilegal, Pinjol Jadi Mayoritas

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Juli 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menindak 1.220 entitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Mayoritas entitas yang ditutup merupakan penyelenggara pinjaman online (pinjol) tanpa izin, sementara sisanya mencakup skema investasi bodong dan aktivitas keuangan gelap lainnya. Angka ini menegaskan bahwa praktik keuangan ilegal masih menjadi tantangan serius di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan nasional.

Jika dirata-rata, otoritas menutup sekitar 174 entitas ilegal per bulan, atau hampir enam entitas setiap harinya. Tren ini memperlihatkan dua hal sekaligus: kapasitas pengawasan yang mengalami peningkatan, namun juga proliferasi atau pertumbuhan cepat entitas abal-abal yang belum surut. Secara year-on-year, volume penindakan tahun berjalan berada di jalur yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring membaiknya mekanisme deteksi dini berbasis data serta partisipasi laporan masyarakat.

Skala Masalah: Mengapa Pinjol Ilegal Mendominasi

Dominasi pinjol ilegal dalam daftar penindakan bukan kebetulan, melainkan cerminan struktur permintaan kredit masyarakat. Data industri menunjukkan outstanding pembiayaan atau total pinjaman beredar pada fintech lending legal berada di kisaran Rp 85 triliun dengan jumlah peminjam aktif mencapai belasan juta rekening. Di celah itulah pinjol ilegal beroperasi, yakni menyasar segmen masyarakat yang tidak lolos penilaian kelayakan kredit di kanal formal, dengan iming-iming pencairan cepat tanpa agunan dan tanpa verifikasi ketat.

Rasio inklusi keuangan Indonesia memang telah menembus level di atas 85 persen, namun tingkat literasi keuangan masih tertinggal di kisaran 50 hingga 65 persen. Kesenjangan antara akses dan pemahaman inilah yang menjadi lahan subur praktik ilegal. Sebagian masyarakat telah memiliki akses ke layanan digital, tetapi belum memahami perbedaan entitas berizin dan tidak berizin, struktur bunga, maupun risiko penyalahgunaan data pribadi.

Di Satu Sisi: Penindakan Memperkuat Fundamental Sistem

Di satu sisi, penindakan massal ini mengirimkan sinyal positif bagi sentimen pasar dan kredibilitas sektor jasa keuangan. Pertama, perlindungan konsumen meningkat karena praktik penagihan agresif, bunga mencekik yang bisa menembus 1 hingga 3 persen per hari, serta penyalahgunaan data pribadi berhasil ditekan. Kedua, industri fintech lending legal memperoleh lapangan usaha yang lebih adil, karena kompetitor ilegal yang tidak menanggung biaya kepatuhan disingkirkan dari pasar.

Dari sisi stabilitas, penutupan entitas ilegal turut menjaga kualitas portofolio kredit rumah tangga secara agregat. Industri fintech lending berizin sendiri mencatat rasio kredit bermasalah 90 hari atau TWP90 yang relatif terkendali di kisaran 3 persen. Dengan menekan pasokan kredit ilegal, risiko kelebihan utang pada rumah tangga berpendapatan rendah dapat dimitigasi, sehingga daya beli dan konsumsi domestik — penopang sekitar 53 persen produk domestik bruto — menjadi lebih terlindungi.

"Penindakan tegas terhadap entitas ilegal memperkuat fundamental sektor keuangan, tetapi keberhasilan jangka panjangnya akan ditentukan oleh kemampuan memperluas akses kredit formal yang terjangkau bagi segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan," ujar seorang ekonom senior perbankan nasional.

Di Sisi Lain: Akar Masalah Belum Tuntas

Di sisi lain, angka 1.220 entitas dalam tujuh bulan justru mengindikasikan bahwa akar persoalan belum terselesaikan. Pola yang berulang kerap terjadi: entitas ditutup, lalu muncul kembali dengan nama dan aplikasi baru. Selama permintaan akan kredit cepat tanpa syarat tetap tinggi, sementara pasokan kredit formal ke segmen berisiko tinggi terbatas, ruang gerak pinjol ilegal akan terus ada.

Ada pula risiko sampingan yang perlu dicermati. Pengetatan kanal kredit, baik legal maupun ilegal, dapat mendorong sebagian masyarakat beralih ke rentenir konvensional yang bunganya tidak kalah memberatkan. Dari perspektif inklusi keuangan, penutupan tanpa disertai alternatif pembiayaan berpotensi memutus akses likuiditas jangka pendek bagi usaha mikro dan rumah tangga yang selama ini bergantung pada dana talangan cepat.

Proyeksi: Pengawasan Berlapis dan Edukasi Jadi Kunci

Ke depan, proyeksi penindakan diperkirakan tetap agresif hingga akhir 2026, dengan penekanan pada kolaborasi lintas lembaga: pemblokiran situs dan aplikasi, pemutusan akses perbankan bagi rekening entitas ilegal, hingga penegakan hukum pidana. Pendekatan berbasis teknologi seperti pengawasan regtech dan pertukaran data antarotoritas diproyeksikan mempercepat deteksi entitas baru sebelum skala kerugian masyarakat membesar.

Namun kebijakan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan dua sisi: penindakan represif di satu sisi, serta perluasan kredit formal terjangkau dan edukasi keuangan di sisi lain. Tanpa sisi kedua, angka penindakan tahun depan kemungkinan tidak akan berbeda jauh. Bagi pembaca, pesan utamanya sederhana namun fundamental: selalu verifikasi status perizinan entitas keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum bertransaksi, karena kewaspadaan konsumen adalah lini pertahanan pertama yang paling efektif.