Istana Akui Godok Sejumlah Nama Calon Gubernur Bank Indonesia

Berdasarkan data Bank Indonesia per Januari 2025, inflasi year-on-year tercatat sebesar 0,76 persen, berada di bawah kisaran target 2,5±1 persen, sementara cadangan devisa berada di level sekitar 155 miliar dolar AS atau setara pembiayaan lebih dari enam bulan impor. Di tengah fundamental makroekonomi yang relatif terjaga tersebut, isu suksesi kepemimpinan bank sentral mencuat ke permukaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang memproses sejumlah nama kandidat untuk menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatannya.

Pernyataan dari lingkungan Istana itu menjadi sinyal resmi pertama bahwa proses seleksi pengganti Perry telah berjalan, meski pemerintah belum membuka identitas para kandidat ke publik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, presiden mengajukan nama calon gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum resmi dilantik. Artinya, masih ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum sosok definitif ditetapkan.

Warisan Kebijakan Perry Warjiyo

Perry Warjiyo memimpin Bank Indonesia sejak Mei 2018 dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada 2023. Selama masa kepemimpinannya, bank sentral menghadapi sejumlah ujian berat, mulai dari pandemi Covid-19 pada 2020—ketika BI Rate dipangkas hingga level terendah 3,5 persen—hingga gejolak global akibat kenaikan suku bunga agresif bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang sempat menekan nilai tukar rupiah hingga menembus 16.000 per dolar AS pada pertengahan 2024.

Di bawah komandonya, Bank Indonesia juga memperkenalkan instrumen baru seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal asing dan memperkuat stabilisasi nilai tukar. Tercatat, kepemilikan asing pada instrumen tersebut sempat melampaui 800 triliun rupiah, menjadikannya salah satu penopang likuiditas valuta asing di pasar domestik sekaligus penyeimbang portofolio surat berharga negara.

Di Satu Sisi: Momentum Penyegaran Kebijakan Moneter

Di satu sisi, pergantian kepemimpinan dapat dimaknai sebagai momentum penyegaran arah kebijakan. Kandidat baru berpeluang membawa pendekatan berbeda dalam menyeimbangkan dua mandat utama bank sentral: menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pemerintah mencapai 5,2 persen pada 2025. Dengan inflasi yang kini berada di bawah sasaran, ruang pelonggaran kebijakan—misalnya penurunan BI Rate dari level 5,75 persen—dinilai sejumlah ekonom masih terbuka lebar.

Selain itu, transisi yang dikelola secara transparan dan sesuai koridor hukum justru berpotensi memperkuat kredibilitas institusi. Pasar cenderung merespons positif proses seleksi yang mengedepankan rekam jejak profesional ketimbang pertimbangan politik, karena independensi bank sentral merupakan salah satu penopang kepercayaan investor terhadap aset-aset berdenominasi rupiah. Tren penguatan tata kelola ini juga sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan domestik.

Di Sisi Lain: Risiko Ketidakpastian bagi Sentimen Pasar

Di sisi lain, masa transisi kepemimpinan bank sentral kerap dibayangi ketidakpastian. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa spekulasi mengenai sosok gubernur baru dapat memicu volatilitas di pasar keuangan, terutama jika muncul keraguan terhadap independensi otoritas moneter. Dalam konteks Indonesia, risiko yang perlu dicermati antara lain potensi capital outflow—keluarnya dana asing dari portofolio surat berharga negara (SBN) dan saham—yang dapat menekan nilai tukar rupiah serta mendorong kenaikan imbal hasil obligasi.

Data kepemilikan asing di SBN domestik yang berada di kisaran 14 persen dari total outstanding membuat pasar obligasi relatif sensitif terhadap perubahan persepsi risiko. Apabila sentimen pasar memburuk, Bank Indonesia mungkin harus menunda pelonggaran moneter demi menjaga stabilitas eksternal, yang pada gilirannya berdampak pada biaya pinjaman perbankan dan likuiditas di sektor riil. Indeks harga saham dan pergerakan rupiah dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi barometer awal reaksi investor.

Kriteria Ideal dan Proyeksi ke Depan

Sejumlah pengamat menilai kandidat ideal setidaknya memenuhi tiga kriteria: penguasaan teknis kebijakan moneter dan makroprudensial, kredibilitas di mata investor global, serta kemampuan berkomunikasi dengan pasar. Faktor komunikasi menjadi penting karena ekspektasi pelaku pasar sangat dipengaruhi oleh kejelasan arah kebijakan atau yang dikenal sebagai forward guidance. Valuasi aset domestik, termasuk rasio harga terhadap laba di pasar saham, turut bergantung pada kepastian tersebut.

Ke depan, pasar akan mencermati dua hal: pertama, kapan pemerintah resmi mengajukan nama calon ke DPR; kedua, bagaimana visi calon terpilih terhadap arah suku bunga, stabilisasi rupiah, dan pendalaman pasar keuangan. Selama proses berjalan, Deputi Gubernur Senior beserta anggota Dewan Gubernur lainnya dipastikan menjaga kesinambungan operasional, sehingga fungsi bank sentral sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap berjalan normal.

Pada akhirnya, suksesi di Bank Indonesia adalah bagian dari siklus kelembagaan yang wajar. Fundamental ekonomi yang kuat—ditopang inflasi rendah, cadangan devisa memadai, dan rasio utang yang terkendali—menjadi modal penting agar transisi ini berlangsung mulus tanpa guncangan berarti bagi perekonomian nasional.