Bappenas Proyeksikan Ekonomi Hijau Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja hingga 2029

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional tercatat sebesar 4,91 persen dari total angkatan kerja sekitar 147,7 juta orang, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen secara year-on-year. Di tengah struktur pasar tenaga kerja tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan proyeksi bahwa transisi menuju ekonomi hijau berpotensi membuka lebih dari 5 juta lapangan kerja baru hingga 2029. Proyeksi ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus menguji kesiapan fundamental ekonomi Indonesia dalam menyerap perubahan struktural.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa agenda pembangunan rendah karbon tidak lagi dipandang sebagai beban biaya, melainkan sebagai mesin pertumbuhan baru. Pernyataan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030, sebelum menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Agenda ekonomi hijau bukan sekadar komitmen lingkungan, melainkan strategi pembangunan yang mampu membuka jutaan kesempatan kerja produktif bagi masyarakat," ujar Rachmat Pambudy.

Proyeksi Lapangan Kerja: Dari Mana Angka 5 Juta Berasal?

Secara makro, tambahan 5 juta pekerjaan setara dengan sekitar 3,4 persen dari total angkatan kerja saat ini. Jika dibagi merata dalam periode 2025–2029, ekonomi hijau perlu menyerap kurang lebih 1 juta tenaga kerja per tahun — angka yang tidak kecil mengingat rata-rata penciptaan lapangan kerja nasional berkisar 2 hingga 2,5 juta per tahun pada masa sebelum pandemi.

Sektor yang diproyeksikan menjadi penopang antara lain energi terbarukan seperti surya, air, dan panas bumi; hilirisasi mineral untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik; ekonomi sirkular berbasis pengelolaan limbah; kehutanan dan restorasi lahan; serta jasa lingkungan termasuk perdagangan karbon. Sebagai pembanding, studi International Labour Organization (ILO) memperkirakan ekonomi hijau secara global dapat menciptakan 24 juta pekerjaan baru pada 2030, dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara berpotensi menangkap porsi signifikan dari tren tersebut.

Di Satu Sisi: Peluang Multiplier Effect Sektor Hijau

Dari sisi permintaan, proyek energi bersih bersifat padat karya terutama pada fase konstruksi dan instalasi. Rasio penyerapan tenaga kerja per unit investasi pada sektor energi terbarukan umumnya lebih tinggi dibanding pembangkit berbasis fosil. Selain itu, komitmen pendanaan internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun berpotensi memperkuat likuiditas pembiayaan hijau domestik.

Bagi pasar modal, tren ini memperluas valuasi sektor berbasis ESG (environmental, social, and governance). Penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau pemerintah yang telah menembus puluhan triliun rupiah menunjukkan sentimen pasar yang positif, tercermin pula pada kinerja indeks saham berkelanjutan di bursa domestik. Jika proyeksi Bappenas terealisasi, kontribusi sektor hijau terhadap PDB dapat mengalami kenaikan dan memperkuat fundamental pertumbuhan jangka panjang yang selama ini bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Di Sisi Lain: Risiko Dislokasi dan Kesenjangan Keterampilan

Namun, transisi hijau bukan tanpa biaya. Sektor batu bara dan energi fosil mempekerjakan ratusan ribu pekerja langsung, dengan konsentrasi tinggi di Kalimantan dan Sumatera. Penurunan permintaan global terhadap komoditas fosil dapat memicu capital outflow dari sektor tersebut sebelum lapangan kerja pengganti benar-benar tersedia — menciptakan jurang waktu atau timing gap yang berisiko menekan ekonomi daerah penghasil.

Tantangan kedua adalah kesenjangan keterampilan (skill mismatch). Pekerjaan hijau umumnya menuntut kompetensi teknis baru, mulai dari teknisi panel surya hingga auditor karbon, sementara lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan SMA ke bawah menurut data BPS. Tanpa investasi masif pada pelatihan vokasi, proyeksi 5 juta pekerjaan berisiko hanya terealisasi sebagian.

Aspek pembiayaan juga menjadi catatan penting. Kebutuhan investasi untuk memenuhi target iklim nasional diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah hingga 2030, jauh melampaui kapasitas APBN. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal menimbulkan kerentanan terhadap kondisi likuiditas global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Implikasi bagi Arah Kebijakan dan Pasar

Bagi pengambil kebijakan, kredibilitas proyeksi ini akan diuji pada detail implementasi: insentif fiskal untuk industri hijau, peta jalan pensiun dini pembangkit batu bara, serta integrasi kurikulum hijau di lembaga pelatihan kerja. Bagi pelaku pasar, tren jangka panjang menunjukkan pergeseran portofolio institusional ke aset berkelanjutan, meskipun valuasi jangka pendek tetap dipengaruhi siklus suku bunga global.

Pada akhirnya, angka 5 juta lapangan kerja adalah proyeksi kondisional yang sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan iklim investasi. Di satu sisi, peluang pertumbuhan hijau nyata dan sejalan dengan arah global; di sisi lain, keberhasilannya menuntut eksekusi yang jauh lebih rumit daripada sekadar target di atas kertas. Pasar dan publik kini menanti seberapa cepat proyeksi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dalam dokumen RPJMN 2025–2029.