Bapanas Usut Mahalnya Harga Beras Fortifikasi di Pasaran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, harga eceran beras medium di pasar domestik bergerak di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sementara beras premium diperdagangkan pada level Rp15.000 sampai Rp16.500 per kilogram, di tengah inflasi kelompok pangan bergejolak yang tercatat sekitar 1,4 persen year-on-year. Di balik tren indeks harga yang relatif terkendali tersebut, muncul kejanggalan baru: beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi mikro seperti zat besi, seng, asam folat, dan vitamin B kompleks, justru dijual pada rentang Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilogram di sejumlah wilayah. Selisih yang mencapai 30 hingga 50 persen di atas beras premium inilah yang mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun tangan menyelidiki proses pembentukan harga yang dinilai tidak proporsional.

Langkah penyelidikan ini penting karena beras fortifikasi bukan sekadar komoditas komersial biasa. Produk tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menekan prevalensi stunting yang per 2023 masih berada di angka 21,5 persen, sekaligus mengatasi kekurangan gizi mikro (micronutrient deficiency), yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin dan mineral esensial meski asupan kalori tercukupi. Apabila harga jualnya justru tidak terjangkau kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program, maka fundamental kebijakan fortifikasi berisiko kehilangan daya guna.

Selisih Harga yang Tak Sebanding dengan Biaya Produksi

Dari sisi teknis, proses fortifikasi dilakukan dengan mencampurkan kernel premix, yaitu butiran tiruan beras yang mengandung konsentrat vitamin dan mineral, ke dalam beras biasa dengan rasio umumnya 1:100 hingga 1:200. Berdasarkan estimasi sejumlah pelaku industri, tambahan biaya produksi dari proses ini hanya berkisar Rp300 hingga Rp800 per kilogram, sudah termasuk bahan baku premix, pencampuran, dan pengendalian mutu. Dengan kata lain, kenaikan harga jual yang menembus Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram di atas beras premium sulit dijelaskan semata-mata oleh struktur biaya produksi.

"Secara teknologi, fortifikasi bukanlah proses yang mahal. Ketika harga ecerannya melompat jauh, pertanyaannya bergeser ke rantai distribusi dan perilaku pasar: siapa mengambil margin berlebih, dan di titik mana," ujar seorang ekonom pangan dari lembaga kajian kebijakan publik di Jakarta.

Di Satu Sisi Skala Produksi, di Sisi Lain Margin Distribusi

Di satu sisi, kalangan produsen memiliki argumen yang patut dipertimbangkan. Industri beras fortifikasi di Indonesia masih berada pada tahap awal dengan jumlah produsen bersertifikat yang terbatas. Skala ekonomi (economies of scale), yakni penurunan biaya per unit seiring membesarnya volume produksi, belum tercapai, sehingga biaya investasi mesin pencampur, sertifikasi laboratorium, dan pengujian kandungan gizi terbebankan pada volume penjualan yang masih kecil. Likuiditas pasar yang tipis membuat produsen menetapkan harga lebih tinggi demi menjaga keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, struktur pasar yang hanya dikuasai sedikit pemain rawan menimbulkan praktik penetapan harga di atas biaya wajar, atau yang dalam istilah ekonomi disebut mark-up berlebih. Valuasi produk sebagai beras sehat berpotensi dimanfaatkan sebagian distributor dan peritel untuk membidik segmen konsumen menengah ke atas yang kurang sensitif terhadap harga. Sentimen pasar semacam ini, jika dibiarkan, dapat mengubah barang kebutuhan publik menjadi produk gaya hidup dengan premium harga yang tidak berbasis fundamental biaya.

Dampak terhadap Daya Beli dan Efektivitas Program

Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan sebesar 10 persen saja sudah sangat signifikan, mengingat porsi belanja pangan mencapai sekitar 49 persen dari total pengeluaran menurut data BPS. Ketika beras fortifikasi diposisikan jauh di atas beras medium, kelompok sasaran justru terdorong kembali mengonsumsi beras biasa. Proyeksi keberhasilan program gizi pun ikut terbebani, padahal anggaran negara untuk intervensi gizi telah dialokasikan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah sebelumnya berencana menyalurkan beras fortifikasi melalui skema bantuan sosial pangan dengan volume mencapai ratusan ribu ton per tahun. Apabila harga pasar terpaut jauh dari harga pembelian pemerintah, muncul risiko disparitas yang memicu kebingungan konsumen sekaligus membuka celah penyimpangan dalam tata niaga.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, terdapat dua skenario yang mungkin terjadi. Pada skenario pertama, hasil penyelidikan Bapanas mendorong penetapan harga eceran tertinggi (HET) khusus beras fortifikasi serta perluasan jumlah produsen, sehingga persaingan menekan harga turun diperkirakan 15 hingga 25 persen dalam satu hingga dua tahun. Pada skenario kedua, tanpa intervensi yang tegas, tren harga tinggi berpotensi bertahan dan kepercayaan publik terhadap program fortifikasi mengalami penurunan.

Bagi pembaca, perkembangan ini layak dicermati bukan sebagai sinyal untuk berspekulasi, melainkan sebagai gambaran bagaimana kebijakan pangan, struktur pasar, dan perilaku distribusi saling berinteraksi membentuk harga di tingkat konsumen. Transparansi hasil penyelidikan Bapanas akan menjadi penentu arah pasar beras fortifikasi sepanjang 2025.