KPK: OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim

Jakarta - Bupati Langkat, Syah Afandin, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan, Sumatera Utara. Operasi senyap ini mengungkap dugaan suap terkait proyek-proyek di dua dinas strategis, yaitu Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026), membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat," kata Budi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, dalam OTT tersebut tim KPK menemukan sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap dari pihak swasta yang ditujukan untuk Bupati Syah. Diduga, uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee atas proyek-proyek yang dikerjakan di lingkungan kedua dinas. Hingga kini, KPK masih terus mendalami adanya dugaan penerimaan suap atau gratifikasi lain yang diterima oleh Bupati Syah Afandin.

Operasi tangkap tangan ini merupakan salah satu bentuk respons cepat KPK dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti permulaan yang cukup, tim penindakan bergerak menangkap sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam transaksi suap tersebut. Selain Bupati Syah, beberapa pihak lainnya turut diamankan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya akan bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini. Proses pemeriksaan masih berlangsung, dan pihaknya memastikan bahwa jika ditemukan bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

Kasus ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Sebelumnya, KPK telah beberapa kali membongkar praktik suap pada proyek infrastruktur dan pengadaan di berbagai daerah. Dugaan keterlibatan Bupati Langkat menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran di sektor pendidikan dan perumahan harus semakin diperketat. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal proses hukum ini dan melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi korupsi lainnya. KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya dan menjerat semua pihak yang bertanggung jawab.