Kopdes Merah Putih: Zulhas Ungkap Alasan Strategis Libatkan TNI dalam Pembangunan Koperasi Desa

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, memberikan penjelasan terkait alasan di balik keterlibatan TNI dalam program ambisius pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, sinergi dengan institusi militer ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga kunci efisiensi anggaran dan efektivitas transformasi ekonomi di tingkat akar rumput.

Dalam sebuah acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), Zulhas mengakui bahwa target membangun 80 ribu koperasi desa adalah pekerjaan besar yang tidak mudah. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan mengubah budaya ekonomi masyarakat desa secara fundamental.

"Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Enggak gampang, mengubah budaya itu tidak gampang, tidak gampang. Konsep Kopdes itu Pak Presiden ingin ekonomi itu tumbuh dari desa, intinya pemberdayaan," ujar Zulhas di hadapan peserta rapat.

Zulhas memaparkan bahwa pendekatan pemberdayaan ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang masif dan terkoordinasi. Pelibatan TNI, dengan jaringan teritorialnya yang luas hingga ke pelosok desa, dinilai sebagai solusi paling rasional. Kehadiran TNI diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan fisik koperasi sekaligus menjadi motor penggerak sosialisasi dan pendampingan perubahan pola pikir ekonomi masyarakat desa.

Lebih lanjut, Zulhas menyoroti aspek efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan struktur dan kemampuan yang sudah dimiliki TNI, pemerintah dapat menekan biaya logistik dan operasional yang biasanya membengkak dalam proyek berskala nasional. Model kolaborasi ini, menurut laporan yang diterima media kami, memungkinkan pengawasan dan pelaksanaan proyek yang lebih disiplin sehingga potensi kebocoran dana dapat diminimalisir.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan mandat langsung dari Presiden untuk menumbuhkan perekonomian dari desa. Melalui koperasi, diharapkan akan tercipta ekosistem usaha bersama yang mampu menggerakkan potensi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa. Pelibatan TNI dalam program ini akan difokuskan pada aspek dukungan teknis, pengawasan, dan pendampingan di lapangan, bukan pada pengelolaan bisnis koperasi.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah optimistis dapat mewujudkan transformasi ekonomi pedesaan yang inklusif. Target 80 ribu koperasi bukan angka yang muluk jika didukung sinergi antar institusi yang kuat, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, TNI, hingga masyarakat desa sendiri. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru perekonomian nasional yang berkeadilan – di mana kemajuan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, tetapi tumbuh merata dari desa-desa di seluruh Indonesia.