Purbaya Tegaskan Tidak Akan Penuhi Seluruh Permintaan Tambahan Anggaran K/L Senilai Rp 984 Triliun

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan mengabulkan seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027. Total permintaan yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 984 triliun, dipastikan akan mengalami pemangkasan signifikan dalam proses pembahasan.

Kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026), Purbaya secara gamblang menyatakan bahwa realisasi tambahan anggaran tidak akan mendekati angka pengajuan awal. "Mungkin kita lihat, nggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi," ujar Purbaya.

Mungkin kita lihat, nggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi.

Pernyataan ini menjadi penegasan sikap Kementerian Keuangan dalam menjaga disiplin fiskal di tengah membludaknya kebutuhan belanja negara. Purbaya menjelaskan, pihaknya akan melakukan seleksi ketat terhadap usulan-usulan yang masuk. Prioritas hanya akan diberikan kepada program-program yang benar-benar memiliki urgensi tinggi dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

"Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti mana anggaran K/L yang layak untuk ditambah," kata Purbaya, menekankan bahwa tidak semua permintaan memiliki dasar justifikasi yang kuat untuk disetujui.

Jaga Defisit APBN 2027 di Batas Aman

Langkah selektif ini diambil bukan tanpa alasan. Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap terkendali dalam koridor yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, angka pengajuan tambahan sebesar Rp 984 triliun tersebut dinilai terlalu ekspansif dan berpotensi mendorong pelebaran defisit melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan dalam kerangka ekonomi makro. Jika seluruh permintaan itu dikabulkan, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas fiskal jangka menengah yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah.

Purbaya memberikan gambaran bahwa proses negosiasi dan penyesuaian anggaran akan berlangsung secara hati-hati. Tim dari Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap setiap pos anggaran yang diusulkan oleh K/L sebelum mengambil keputusan final. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan untuk tidak memenuhi seluruh permintaan tambahan ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBN. Pemerintah tidak ingin kebijakan belanja yang terlalu longgar di tahun politik atau periode pemulihan ekonomi justru menimbulkan tekanan baru terhadap indikator makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar rupiah.

Dengan adanya batasan defisit yang ketat ini, Kementerian Keuangan memastikan bahwa pembiayaan APBN 2027 akan tetap berada dalam jalur yang sehat dan berkelanjutan. Seleksi terhadap usulan tambahan anggaran K/L pun akan menjadi tahapan krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dengan kemampuan keuangan negara.