Kakorlantas: Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci Utama Terwujudnya Kamseltibcarlantas

Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Wibowo kembali menegaskan bahwa penanganan permasalahan lalu lintas tidak bisa dilakukan secara parsial. Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Korlantas Polri beserta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda se-Indonesia, ia menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas atau yang dikenal dengan akronim Kamseltibcarlantas.

Pesan tegas itu disampaikan langsung oleh Irjen Wibowo di Gedung National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Menurutnya, fungsi lalu lintas tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas permasalahan di jalan raya. Semua elemen, mulai dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, elemen masyarakat sipil, hingga masyarakat luas, memiliki peran yang sama pentingnya.

“Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Berbicara lalu lintas berarti kita berbicara keseluruhan. Ada peran stakeholder terkait, pemerintah daerah, civil society, termasuk masyarakat itu sendiri,” tegas Irjen Wibowo di hadapan para perwira menengah dan bawah yang hadir secara langsung maupun virtual.

Lebih lanjut, Kakorlantas menguraikan bahwa pendekatan kolaboratif bukan sekadar seremonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan angka kecelakaan, mengurai kemacetan di titik-titik rawan, serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Ia mencontohkan bahwa penanganan kemacetan di kawasan perkotaan misalnya, tidak cukup hanya dengan pengaturan di lapangan oleh petugas kepolisian. Perlu ada dukungan tata ruang yang baik dari pemerintah daerah, sinergi dengan Dinas Perhubungan, peran aktif komunitas pengguna jalan, dan partisipasi warga untuk menggunakan transportasi umum.

Sementara itu, dalam konteks keselamatan, Irjen Wibowo menyoroti pentingnya program pendidikan lalu lintas sejak dini yang melibatkan institusi pendidikan serta kampanye penggunaan helm dan sabuk pengaman yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat. “Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Polisi tidak bisa setiap saat mengawasi seluruh pengendara. Kesadaran dan kepedulian dari masyarakat itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan Kamseltibcarlantas,” imbuhnya.

Laporan media kami dari lapangan mengindikasikan bahwa arahan ini akan segera ditindaklanjuti dengan memperkuat forum koordinasi lintas sektoral di setiap Polda. Setiap Dirlantas di daerah diminta untuk aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, hingga para pengusaha angkutan. Tak hanya sekadar koordinasi formal, diharapkan lahir inisiatif-inisiatif terpadu seperti operasi gabungan, sosialisasi masif, serta pengembangan infrastruktur jalan yang lebih aman dan ramah pengguna.

Irjen Wibowo juga mengingatkan agar jajaran kepolisian lalu lintas tidak mengedepankan pendekatan represif semata. Edukasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama, dengan tetap menindak tegas para pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. Seluruh strategi itu, menurutnya, harus terintegrasi dalam satu semangat kolaborasi yang kuat.

Dengan penegasan ini, diharapkan Kamseltibcarlantas tidak lagi dipahami sekadar tanggung jawab institusi kepolisian, melainkan sebagai program nasional yang memerlukan dukungan penuh dari semua komponen bangsa. Irjen Wibowo optimistis, melalui sinergi yang solid, angka fatalitas korban kecelakaan dan tingkat pelanggaran lalu lintas dapat ditekan, serta kenyamanan masyarakat dalam bermobilitas akan semakin meningkat.