Jakarta — Xpeng Klaim Mobil Terbang Siap Beroperasi di Indonesia

Vice President Xpeng, James Wu, menyatakan bahwa mobil terbang buatan perusahaannya secara teknis sudah mampu beroperasi di langit Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Wu menepis anggapan bahwa polusi udara, layangan, atau kabel listrik yang selama ini dianggap sebagai hambatan serius akan menggagalkan operasional kendaraan urban air mobility (UAM). Ia menegaskan, dari sisi cuaca dan kondisi geografis, Indonesia justru menawarkan potensi besar. “Semuanya hanya menunggu aturan resmi,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa ketidakpastian regulasi menjadi satu-satunya batu sandungan yang tersisa.

Pernyataan ini mencuat di tengah antusiasme global terhadap kendaraan listrik terbang. Xpeng sendiri telah mengantongi sertifikasi tipe dari otoritas penerbangan sipil China untuk model X2, sebuah mobil terbang dua penumpang yang mampu melesat hingga 130 kilometer per jam. Di pasar domestiknya, saudara produk mereka, GX, bahkan mencatat sejarah dengan mencetak 24.000 unit pesanan dalam tempo sehari. Namun, bagi Indonesia, tantangan tidak hanya soal teknologi. Kerangka hukum untuk menerbangkan kendaraan pribadi di ruang udara sipil masih berupa ruang hampa, sementara infrastruktur pendukung seperti vertiport dan sistem manajemen lalu lintas udara rendah (UTM) hampir tidak tersedia.

Proyeksi Manfaat dan Risiko Operasional

Pendukung mobilitas udara melihat Indonesia sebagai ladang subur. Kemacetan urban di Jakarta, Surabaya, dan Bandung menimbulkan kerugian ekonomi triliunan rupiah per tahun. Menurut simulasi yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek bisa menembus Rp100 triliun pada 2025. Mobil terbang dapat menjadi katup pelepas tekanan dengan memanfaatkan dimensi vertikal. Kombinasi motor listrik dan baterai juga menjanjikan nol emisi langsung, selaras dengan komitmen net-zero Indonesia. Xpeng optimistis rute-rute pendek seperti Bandara Soekarno-Hatta ke Sudirman dapat ditempuh dalam hitungan menit, bukan jam.

Namun, skeptisisme publik bukan tanpa dasar. Langit Indonesia dihuni lebih dari 3.000 layangan yang diterbangkan setiap musim, terutama di Jawa. Helikopter dan pesawat ringan sudah sering melaporkan insiden nyaris celaka akibat kabel listrik yang membentang tanpa penanda. Apalagi, mobil terbang Xpeng hanya berbobot sekitar 560 kilogram dan berdimensi kompak—sangat rentan terhadap turbulensi dan objek asing. Tanpa peta jalur udara yang ketat serta zonasi terbang yang jelas, risiko tabrakan di ketinggian rendah akan membayangi setiap penerbangan.

Kesiapan Regulasi dan Infrastruktur

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sedang menyusun naskah akademik untuk pesawat tanpa awak dan mobilitas udara perkotaan. Namun, sejumlah pejabat mengaku bahwa pembahasan masih pada tahap awal dan belum menyentuh rincian operasional seperti batas kebisingan, hak lintas, hingga prosedur pendaratan darurat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan agar Indonesia belajar dari Uni Emirat Arab yang telah menerbitkan peta jalan UAM hingga 2030, termasuk uji coba taksi udara di Dubai.

Dari sisi industri, PT Dirgantara Indonesia dan perguruan tinggi seperti ITB sudah melakukan riset purwarupa drone penumpang, tetapi belum ada yang memasuki tahap sertifikasi penuh. Ketergantungan pada pabrikan asing seperti Xpeng justru dapat memangkas waktu adopsi, tetapi menimbulkan kekhawatiran kedaulatan udara dan transfer teknologi.

Secara seimbang, potensi mobil terbang di Indonesia bukan lagi mimpi, tetapi pernyataan siap operasi Xpeng harus dibaca sebagai undangan untuk percepatan regulasi, bukan jaminan penerbangan bebas hambatan. Indonesia perlu segera membentuk otoritas khusus UAM yang merangkul operator, regulator, dan masyarakat untuk menetapkan aturan main sebelum prototipe asing membanjiri cakrawala.

Pro: Mengurai kemacetan urban, emisi nol, tarik investasi teknologi tinggi, percepat konektivitas antarpulau, dan membuka lapangan kerja baru di bidang perawatan eVTOL.
Kontra: Risiko tabrakan dengan objek udara rendah (layangan, burung, drone), ketiadaan infrastruktur dan peta jalur, potensi kebisingan yang mengganggu pemukiman, serta kekosongan hukum yang bisa memicu konflik hak lintas udara.