Dasco Pimpin Rapat Koordinasi Bareng Mensesneg-Bos Buruh Bahas Potensi PHK

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang membahas mitigasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan dalam negeri. Pertemuan yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) ini menandai langkah serius pemerintah dan parlemen dalam merumuskan strategi antisipatif menghadapi gejolak ketenagakerjaan yang semakin terasa dampaknya di berbagai sektor industri.

Berdasarkan laporan media kami, rapat tertutup tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal. Namun yang menarik perhatian adalah hadirnya jajaran eksekutif kunci, mulai dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga perwakilan dari Desk Tenaga Kerja Polri. Dari sisi serikat pekerja, tampak Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, yang hadir untuk menyuarakan aspirasi kaum buruh.

Respons Cepat Atas Sinyal Darurat Ketenagakerjaan

Pembentukan satgas dan rapat koordinasi ini merupakan respons cepat atas sinyal darurat yang muncul akibat efisiensi besar-besaran di sektor padat karya. Langkah ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan dunia usaha yang tengah tertekan biaya produksi dengan perlindungan hak-hak pekerja. Dasco menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi persepsi antara pemerintah, DPR, aparat keamanan, dan elemen buruh agar tidak terjadi kesimpangsiuran kebijakan di lapangan.

Mekanisme koordinasi yang dibangun menekankan pentingnya inventarisasi data perusahaan yang berpotensi melakukan PHK massal. Dengan adanya deteksi dini, pemerintah berharap bisa menghadirkan solusi sebelum keputusan pemangkasan tenaga kerja benar-benar dijatuhkan oleh korporasi. Pendekatan preventif ini dinilai lebih manusiawi dan taktis dibandingkan sekedar menunggu laporan PHK masuk ke Dinas Ketenagakerjaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan Desk Tenaga Kerja Polri serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," ujar Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

Kehadiran Desk Tenaga Kerja Polri dalam forum ini mempertegas kompleksitas ancaman PHK yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. Potensi aksi massa dan unjuk rasa besar-besaran dari pekerja yang kehilangan mata pencaharian menjadi salah satu poin krusial yang diantisipasi dalam rapat tersebut. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, tim mitigasi berupaya menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pengusaha dan serikat pekerja, mencari jalan tengah seperti pengurangan jam kerja, pelatihan ulang (reskilling), atau relokasi tenaga kerja ke anak perusahaan yang masih sehat secara finansial.