BPKH Pangkas Biaya Operasional Rp 100 Miliar, Dorong Tata Kelola Lebih Efisien

Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengambil langkah strategis dengan memangkas pagu Biaya Operasional tahun 2026 hingga Rp 100,31 miliar. Efisiensi ini setara dengan 18,59% dari total anggaran operasional yang sebelumnya dialokasikan.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPKH dan Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026. Dalam kesempatan itu, disepakati bahwa pagu Biaya Operasional yang semula berada pada angka Rp 539,63 miliar, kini direvisi menjadi Rp 439,32 miliar.

“Efisiensi anggaran dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga seluruh fungsi strategis organisasi.”

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa pemangkasan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Sasaran utama dari langkah ini adalah menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, ia memastikan bahwa pengurangan tersebut tidak akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada jemaah. Kinerja pengelolaan keuangan haji, termasuk berbagai program strategis BPKH, tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengalami degradasi.

Anggaran sebesar Rp 439,32 miliar tersebut akan dioptimalkan untuk pos-pos prioritas yang mendukung langsung operasional pelayanan haji. BPKH menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti sekadar mengurangi, melainkan menata ulang alokasi sumber daya agar lebih tepat sasaran. Dengan langkah ini, BPKH berharap dapat menjadi contoh bagi lembaga publik lain dalam menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal.

Komisi VIII DPR RI sendiri menyambut baik inisiatif efisiensi ini. Mereka menilai langkah BPKH selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan efisiensi belanja negara yang tengah digaungkan pemerintah. Ke depan, BPKH akan terus berupaya meningkatkan kinerja keuangannya, baik dari sisi pengelolaan dana haji maupun optimalisasi layanan bagi jemaah di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

Langkah ini sekaligus mempertegas posisi BPKH sebagai lembaga yang adaptif terhadap tantangan ekonomi. Di tengah dinamika fiskal global dan domestik, efisiensi operasional menjadi kunci agar dana yang dikelola tetap aman dan memberikan manfaat maksimal bagi para jemaah haji Indonesia.