Beritadua.com, Jakarta — Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, mengungkapkan perubahan signifikan pada peran strategis Posyandu di seluruh Indonesia. Transformasi ini menandai babak baru di mana Posyandu tidak lagi terbatas sebagai pusat pelayanan kesehatan semata, melainkan telah berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat terpadu di tingkat desa dan kelurahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026. Acara yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (24/6/2026) ini menjadi momentum penting untuk mengomunikasikan perluasan fungsi kelembagaan Posyandu kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Perluasan Mandat Melalui Regulasi Baru

Tri Tito Karnavian menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari kebijakan pemerintah pusat. Regulasi yang menjadi landasan utamanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Aturan ini secara resmi memperluas cakupan kerja Posyandu ke dalam enam bidang SPM yang vital bagi kesejahteraan warga. Adapun keenam bidang SPM yang kini menjadi fokus pelayanan Posyandu meliputi:

“Sekarang ini Posyandu tidak saja berfokus pada kesehatan, tetapi juga meliputi enam bidang SPM. Keenam bidang itu adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang perumahan rakyat, bidang pekerjaan umum, serta bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau Trantibumlinmas,” ujar Tri.

“Ini adalah wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Dengan diperluasnya spektrum pelayanan ini, Tri berharap Posyandu dapat menjadi etalase pelayanan publik yang lebih responsif dan komprehensif di tingkat akar rumput. Hal ini berarti seorang warga tidak hanya dapat memeriksakan kesehatan balita atau mendapatkan imunisasi di Posyandu, tetapi juga dapat mengakses informasi dan layanan terkait pendidikan dasar, bantuan sosial, hingga mendapatkan informasi mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan di satu titik yang sama. Transformasi ini juga diyakini akan memperkuat sinergi antarperangkat daerah. Para kader Posyandu tidak lagi hanya dibekali pengetahuan tentang gizi dan kesehatan ibu-anak, tetapi juga akan mendapatkan peningkatan kapasitas terkait layanan administrasi kependudukan, mitigasi bencana, serta program penanganan stunting yang bersifat multi-sektor. Kegiatan sosialisasi di NTT ini menjadi langkah awal yang sangat strategis mengingat tantangan geografis dan demografis di wilayah tersebut. Para peserta yang terdiri dari pengurus Tim Pembina Posyandu provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan model Posyandu baru ini. Dengan demikian, Tri optimistis bahwa model pelayanan terintegrasi ini akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di seluruh pelosok Nusantara, sejalan dengan visi besar pemerintah untuk pembangunan yang inklusif dan merata.