Balikpapan — DPRD Kaltim Sarankan Moda Transportasi Massal Atasi Kemacetan

Pagi yang semestinya diwarnai semilir angin laut Teluk Balikpapan kini justru diselimuti deru klakson dan antrean kendaraan yang kian mengular. Di Simpang Muara Rapak hingga Jalan Jenderal Sudirman, warga kota minyak ini harus merelakan waktu tempuh harian mereka meningkat hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir. Balikpapan kini bukan lagi sekadar kota transit, melainkan kota yang turut ‘macet’ bersama denyut ekonominya. Data Dinas Perhubungan setempat menunjukkan volume kendaraan bermotor di jalan utama melonjak 18% dibanding tahun sebelumnya, sementara ruas jalan yang bisa dilebarkan terbatas oleh kontur perbukitan dan permukiman padat.

Situasi Kemacetan yang Kian Menekan Aktivitas

Kemacetan tidak hanya terjadi pada jam sibuk pagi dan sore. Sejumlah pengemudi ojek daring dan pekerja swasta mengeluhkan kondisi stagnan yang kini merambah tengah hari, terutama di kawasan komersial seperti Balikpapan Baru dan sepanjang koridor menuju Pelabuhan Semayang. “Sekarang satu kilometer bisa 30 menit, dulu paling 15 menit. Kerugian waktu sudah terasa, apalagi buat kami yang mengandalkan order aplikasi,” ujar Wanto (36), pengemudi roda dua. Pertumbuhan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa arus migrasi tenaga kerja turut menjadi pemicu tambahan lonjakan mobilitas.

Suara dari Gedung Dewan: Rahmat Hidayat Bawa Gagasan Transportasi Massal

Merespons keresahan publik, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Rahmat Hidayat, S.T., menyuarakan peluang sekaligus mendesak pemerintah kota untuk tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan. Dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kaltim, ia menekankan bahwa konsep transportasi massal modern harus segera diwujudkan dalam Rencana Induk Transportasi Balikpapan.

“Kita tidak bisa terus menambah aspal tanpa mengubah budaya berpindah masyarakat. Saatnya Balikpapan memiliki bus rapid transit dengan jalur khusus, bahkan dalam jangka menengah bisa diangkat wacana light rail transit yang terintegrasi dari kawasan industri hingga pusat kota. Ini bukan mimpi kalau ada kemauan politik dan kerja sama antar-daerah,” ujar Rahmat di hadapan awak media.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian ruas di Balikpapan sudah tidak mungkin dilebarkan tanpa penggusuran besar-besaran. Maka, solusi pergantian moda dari kendaraan pribadi ke angkutan massal menjadi keniscayaan. Anggaran studi kelayakan untuk bus listrik berbasis koridor sudah masuk pembahasan APBD perubahan, namun belum ada komitmen pembangunan fisik.

Analisis Dua Sisi: Peluang vs Hambatan Transportasi Massal

Dorongan terhadap angkutan massal menyimpan potensi besar, tetapi bukan tanpa risiko dan hambatan yang perlu diurai dengan jujur. Berikut perbandingan argumen yang mengemuka di kalangan pemangku kepentingan dan pengamat perkotaan:

Pro: Mengembalikan Ruang Publik dan Efisiensi Waktu
Pengembangan bus rapid transit (BRT) atau LRT berpotensi memangkas penggunaan kendaraan pribadi, menekan emisi karbon, serta mengurangi beban parkir di pusat bisnis. Kota-kota dengan BRT yang berhasil, seperti Bogor dan sebagian koridor Jakarta, menunjukkan pengurangan kemacetan hingga 15-20% pada jam sibuk. Pendanaan dapat dicicil melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) sehingga APBD tidak sepenuhnya terbebani. Selain itu, kehadiran transportasi massal bisa memperkuat konektivitas dengan kawasan penyangga IKN di masa depan, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor operasional dan pemeliharaan.

Kontra: Biaya Raksasa, Perilaku Komuter, dan Risiko Sepi Penumpang
Sebaliknya, investasi awal BRT yang mencapai ratusan miliar rupiah per koridor serta pembebasan lahan untuk depo dan halte khusus kerap tersandung ketersediaan ruang. Balikpapan dengan topografi perbukitan butuh desain teknik yang lebih mahal daripada kota dataran rendah. Perilaku warga yang sudah melekat dengan motor dan mobil pribadi membuat okupansi penumpang bisa rendah, seperti yang terjadi di beberapa kota yang memaksakan bus besar tanpa rute terintegrasi. Waktu tunggu dan keandalan jadwal menjadi penentu; jika buruk, masyarakat akan kembali ke kendaraan pribadi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur butuh waktu 3-5 tahun, sementara kemacetan sudah mendesak sekarang. Solusi quick win berupa rekayasa lalu lintas dan jam kerja fleksibel masih bisa dimaksimalkan lebih dulu.

Para pengamat menyarankan agar pengembangan moda massal tak berjalan sendiri. Integrasi dengan angkutan pengumpan (feeder), sistem pembayaran nontunai terpadu, dan penataan ulang trotoar bagi pejalan kaki menjadi syarat mutlak kesuksesan sistem. Balikpapan memang sedang bergerak menuju kota modern, tetapi pekerjaan rumahnya adalah menyatukan visi antara kebutuhan jangka pendek dan lompatan mobilitas jangka panjang.