DPRD Kotawaringin Barat Panggil PLN Soal Pemadaman Bergilir

Ruangan rapat Komisi C DPRD Kotawaringin Barat berubah menjadi ajang klarifikasi yang tegang pada Selasa sore kemarin. Di satu sisi meja, para anggota dewan duduk dengan setumpuk berkas pengaduan warga yang semakin menebal. Di sisi lain, jajaran Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun bersiap memberi penjelasan teknis yang tak mudah diterima begitu saja oleh wakil rakyat. Pemadaman bergilir yang melanda wilayah Pangkalan Bun dalam beberapa pekan terakhir telah menjadi biang keladi keresahan warga dan pelaku usaha kecil yang kehilangan omzet harian.

Kronologi dan Pemicu Teknis

Manajer UP3 PLN Pangkalan Bun membuka sesi dengan memaparkan kondisi terkini sistem kelistrikan di wilayah Kotawaringin Barat. Beban puncak harian mencapai 35 megawatt, sementara daya mampu pasok hanya berkisar 28 hingga 30 megawatt—defisit sekitar 5-7 megawatt yang memaksa operator melakukan rotasi pemadaman. "Kami tidak punya pilihan selain membagi beban secara bergilir ke 12 penyulang yang ada. Jika satu penyulang dipadamkan, dua jam berikutnya giliran penyulang lain," jelasnya, sembari menunjukkan peta jaringan distribusi di layar proyektor.

Penyebab utama defisit ini ternyata bukan tunggal. Mesin pembangkit di beberapa unit mengalami overhaul terjadwal bersamaan dengan gangguan tak terduga pada dua generator set berkapasitas 5 megawatt. Selain itu, pasokan dari sistem interkoneksi Kalimantan juga sedang mengalami keterbatasan akibat pemeliharaan jaringan transmisi 150 kV yang menghubungkan Pontianak-Palangkaraya-Pangkalan Bun.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Menggunung

"Toko saya sudah tiga kali kehilangan stok ikan segar karena freezer mati mendadak. Kerugiannya bisa sampai tiga juta per kejadian. Ini bukan sekadar padam, ini soal hidup mati usaha kecil kami," ujar Haji Marzuki, pemilik cold storage di Pasar Induk Pangkalan Bun, yang pengaduannya dikutip dalam rapat.

Anggota Komisi C, Ahmad Syarifuddin, membacakan data sementara dari asosiasi pengusaha mikro: 62 persen pelaku UMKM pangan segar mengalami kerugian material akibat pemadaman tanpa pemberitahuan yang memadai. Sektor perhotelan juga melaporkan keluhan tamu yang berulang kali pindah penginapan karena AC dan air panas tak berfungsi. Sementara itu, warga biasa mengeluhkan anak-anak yang kesulitan belajar di malam hari dan harga lilin yang meroket tiga kali lipat.

Di sisi lain, pihak rumah sakit menyatakan genset cadangan mereka masih berfungsi optimal. "Kami prioritas pertama yang tidak masuk daftar pemadaman bergilir. Tapi tetap kami siagakan genset penuh," kata perwakilan RSUD Sultan Imanuddin melalui sambungan telepon. Ini menunjukkan bahwa skala prioritas PLN sebenarnya bekerja, namun komunikasi ke publik tetap menjadi masalah utama.

Rencana Jangka Pendek dan Janji Solusi

Menjawab rentetan pertanyaan, pihak PLN memaparkan tiga langkah darurat. Pertama, mengoperasikan kembali dua mesin sewa berkapasitas 3 megawatt yang ditargetkan tiba dalam sepuluh hari. Kedua, mempercepat penyelesaian overhaul mesin pembangkit yang semula dijadwalkan rampung akhir bulan, kini dikebut menjadi dua pekan. Ketiga, membuat saluran komunikasi WhatsApp broadcast khusus untuk setiap kelurahan agar jadwal pemadaman bisa diinformasikan minimal enam jam sebelumnya.

"Kami akui ada kelemahan di penyebaran informasi. Selama ini jadwal hanya diunggah di media sosial resmi PLN, ternyata banyak warga yang tidak mengakses. Mulai minggu depan, kami akan koordinasi dengan kelurahan agar jadwal disebar lewat grup RT/RW," janji Manajer UP3.

Komisi C memberikan tenggat dua minggu kepada PLN untuk melaporkan perkembangan nyata. "Kami paham masalah teknis itu ada. Tapi yang tidak bisa kami toleransi adalah ketiadaan informasi yang membuat warga seperti dikerjai. Jika dalam dua minggu tidak ada perbaikan signifikan, kami akan panggil direksi wilayah," tegas Ketua Komisi C, menutup sesi.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim pengawas harian yang melibatkan perwakilan DPRD, PLN, dan tokoh masyarakat. Mereka akan memonitor realisasi jadwal pemadaman dan memastikan tidak ada sektor vital yang ikut terkena rotasi di luar rencana.

Pro: PLN menunjukkan transparansi dengan membuka data teknis dan mengakui kelemahan komunikasi; solusi jangka pendek berupa mesin sewa dan broadcast WhatsApp menawarkan harapan konkret; DPRD berhasil menjembatani aspirasi warga langsung ke pemangku keputusan operasional.
Kontra: Defisit 5-7 megawatt masih akan berlangsung setidaknya dua pekan ke depan, artinya pemadaman bergilir belum bisa dihentikan segera; rencana mesin sewa baru akan tiba dalam 10 hari, sementara penderitaan warga terus berlangsung tanpa kompensasi; saluran komunikasi baru membutuhkan waktu adaptasi dan belum tentu efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.