Zulhas: Masyarakat Harus Merasakan Manfaat Ekonomi Karbon

Pasar karbon Indonesia resmi memasuki babak implementasi nyata. Tonggak penting ini ditandai dengan diserahkannya Persetujuan Menteri Kehutanan untuk sejumlah proyek perdagangan karbon, sekaligus diresmikannya Indonesia Forestry Carbon Hub sebagai platform yang akan memfasilitasi transaksi karbon berbasis sektor kehutanan di tanah air.

Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa esensi dari perdagangan karbon tidak boleh berhenti pada pencapaian nominal transaksi semata. Lebih dari itu, ia memandang perdagangan karbon sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan yang harus menyentuh langsung masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam keterangan resminya, Zulhas—sapaan akrabnya—menyampaikan prinsip dasar yang harus dipegang dalam setiap pengembangan pasar karbon nasional. Ia menekankan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjadi garda depan dalam menjaga kelestarian hutan harus menempati posisi utama sebagai penerima manfaat.

“Masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat ekonomi karbon. Mereka menjaga hutan, maka mereka juga harus memperoleh nilai tambah dari kelestarian hutan tersebut. Pasar karbon harus menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan Indonesia tetap lestari.”

Pernyataan ini menggarisbawahi keterkaitan yang tak terpisahkan antara konservasi hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini, jutaan warga yang tinggal di ring satu kawasan konservasi kerap berada dalam posisi yang dilematis: memiliki akses langsung ke sumber daya alam tetapi minim perolehan manfaat ekonomi dari upaya menjaga hutan tetap utuh.

Dengan skema nilai ekonomi karbon, pemerintah berupaya menciptakan aliran pendapatan alternatif yang bersumber dari jasa ekosistem—seperti penyerapan karbon—yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mentransformasi pola hubungan antara manusia dan hutan, dari yang semula eksploitatif menjadi kemitraan saling menguntungkan berbasis kelestarian.

Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub sendiri menjadi sinyal kuat bahwa infrastruktur kelembagaan untuk mendukung transaksi karbon sektor kehutanan sudah mulai terbangun. Melalui hub ini, diharapkan tercipta transparansi dan efisiensi dalam setiap mekanisme perdagangan karbon, sehingga kepercayaan investor domestik maupun global dapat tumbuh seiring dengan terjaminnya hak dan peran masyarakat lokal.

Laporan ini mengacu pada keterangan resmi yang diterima Beritadua.com.