Wamendagri Dorong Pemda Perkuat Sistem untuk Hadapi Risiko Bencana

Beritadua.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penegasan penting mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Menurutnya, tingkat ketangguhan suatu kota atau wilayah sangat bergantung pada seberapa baik sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Hal ini menjadi sorotan utama mengingat Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana alam yang cukup tinggi.

Dalam keterangan yang diterima media kami pada Senin (29/6/2026), Bima Arya menyampaikan bahwa bencana tidak hanya menjadi masalah kemanusiaan semata, melainkan juga menjadi ujian fundamental bagi tata kelola pemerintahan di level daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah daerah dalam meminimalkan dampak bencana merupakan cerminan langsung dari kualitas sistem yang telah dipersiapkan sebelumnya.

"Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana. Bencana juga adalah ujian bagi kebersamaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pada akhirnya tentang data," ujar Bima Arya dalam keterangannya.

Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana. Bencana juga adalah ujian bagi kebersamaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pada akhirnya tentang data.

Empat Pilar Kunci: Sistem, Kepemimpinan, Kolaborasi, dan Data

Wamendagri merinci setidaknya empat elemen kunci yang wajib diperkuat oleh setiap Pemda dalam konteks mitigasi dan penanggulangan bencana. Pertama adalah pembangunan sistem yang terintegrasi, mulai dari sistem peringatan dini, jalur evakuasi, hingga logistik darurat. Kedua, aspek kepemimpinan daerah yang visioner dan sigap mengambil keputusan di saat-saat kritis.

Elemen ketiga adalah kolaborasi lintas sektor. Bima Arya menilai penanganan bencana tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu institusi. Diperlukan sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, organisasi masyarakat, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sedangkan pilar keempat yang tak kalah penting adalah pemanfaatan data secara optimal untuk memetakan risiko, menyusun skenario terburuk, serta merancang kebijakan berbasis bukti.

Dorongan ini muncul sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda banjir dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi cukup besar. Kondisi tersebut semakin menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan sistemik yang bersifat jangka panjang, bukan respons darurat yang bersifat reaktif.

Bima Arya berharap setiap kepala daerah dapat menjadikan penguatan sistem penanggulangan bencana sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan. "Kota yang tangguh bukanlah kota yang bisa menghindari bencana, melainkan kota yang warganya bisa bangkit lebih cepat setelah bencana terjadi," pungkasnya.